HNW Tegaskan Konstitusi dan Palestina adalah Harga Mati Indonesia

Hidayat Nur Wahid (HNW), Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, kembali menegaskan posisi fundamental negara. Menurutnya, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Tidak bisa diutak-atik. Artinya, semua nilai dan semangat yang terkandung di dalamnya akan terus mengikat, berlaku selamanya.

Di sisi lain, HNW secara khusus menyoroti politik luar negeri Indonesia yang berpihak pada perjuangan kemerdekaan Palestina dan secara tegas menolak penjajahan Israel. Sikap ini, katanya, tertuang jelas di alinea pertama Pembukaan UUD. Secara konstitusional, ini bukan sekadar wacana. Posisi ini akan terus bertahan hingga Palestina benar-benar merdeka dan bebas dari cengkeraman penjajahan.

"Hal ini sesuai dengan isi dan bunyi Alinea pertama pembukaan 'bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan...'."

"Juga sikap Indonesia untuk terus aktif dalam menghadirkan perdamaian dunia berdasarkan keadilan dan kemanusiaan termasuk yang terkait dengan Gaza/Palestina juga akan terus bisa penting dilakukan sebagaimana ketentuan dalam alinea ke empat dari Pembukaan UUD itu. Indonesia sebagai pemrakarsa gerakan Non Blok, dalam hal ini berada di Blok pro kemerdekaan dan tidak berada di blok penjajahan," ujar HNW dalam keterangannya, Sabtu (22/11/2025).

Pernyataannya itu disampaikan dalam Forum Diskusi Berbangsa dan Bernegara, hasil kolaborasi MPR RI dengan Lembaga Kajian Strategis Pembangunan (LKSP), pada Rabu (19/11/2025). Tema yang diangkat waktu itu cukup berat: "Peran Strategis Indonesia dalam OKI dan Perdamaian Dunia".

HNW lantas menjabarkan lebih jauh. Keberpihakan Indonesia terhadap Palestina bukan cuma retorika. Itu diwujudkan dengan partisipasi aktif dalam panggung dunia, salah satunya dengan menggagas Organisasi Konferensi Islam, yang belakangan bertransformasi menjadi Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Langkah ini, dalam pandangannya, adalah wujud nyata dari aktualisasi Pembukaan UUD 1945 dan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif.