Sudah dua puluh tahun lamanya, warga Desa Karangligar di Teluk Jambe Barat, Karawang, hidup berdamai dengan banjir yang datang silih berganti. Kali ini, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, kembali menyambangi mereka. Ia tak datang sendirian. Rombongannya termasuk perwakilan dari Kementerian PUPR dan sejumlah anggota Komisi V DPR, dengan satu agenda utama: meninjau lokasi calon pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang selama ini dinanti.
Kunjungan ini bukan yang pertama bagi Saan. Ia sebelumnya sudah datang pada Maret 2025. Nah, karena itu pula harapan warga menggelora. Setelah bertahun-tahun berjuang, mereka berharap kedatangan sang wakil rakyat kali ini benar-benar membawa angin perubahan, sebuah solusi nyata yang bisa mengakhiri derita dua dekade.
Di lokasi, Saan melihat langsung titik-titik strategis yang rencananya akan dibangun pintu air dan tanggul. Infrastruktur inilah yang diyakini bakal menjawab persoalan banjir di akarnya.
“Sebenarnya kita sudah mencari solusi sejak tahun lalu,” ujar Saan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/11/2025).
“Alhamdulillah, BBWS Citarum dan Kementerian PU akhirnya turun melihat langsung. Komitmen kita kuat untuk membangun pengendali banjir yang tahun ini juga sudah mulai dikerjakan. Targetnya tahun depan, masalah utama banjir ini bisa tuntas,” tambahnya.
Ia lantas menegaskan satu hal. Dampak banjir di Karangligar ini bukan cuma urusan lokal. Ini persoalan nasional. Kenapa? Karawang kan salah satu lumbung pangan andalan negeri ini. Kalau sawah-sawah di sini terus terendam, ya imbasnya akan terasa sampai ke tingkat nasional.
Harapannya sih sederhana. Dengan segera terwujudnya infrastruktur pengendali banjir, warga bisa kembali beraktivitas dengan tenang. Hidup tanpa was-was.
“Yang kita inginkan, masyarakat terbebas dari banjir. Mereka punya kepastian untuk menjalani hidup. Ada rasa nyaman, tidak khawatir tiba-tiba banjir datang dan menghanyutkan semua hasil jerih payah mereka,” tutup Saan.
Menurut sejumlah sumber di lapangan, banjir di Karangligar bisa terjadi 20 sampai 30 kali dalam setahun. Saat musim hujan tiba, frekuensinya makin menjadi. Bisa 4 atau 5 kali dalam sebulan. Pemkab Karawang sendiri sudah melaporkan bahwa banjir ini menyebabkan kerugian yang sangat signifikan, terutama di sektor pertanian yang menjadi nafkah banyak warga.
Artikel Terkait
KPK Akui Keterbatasan SDM dan Wilayah, Buka Kerja Sama dengan Kortastipidkor Polri
Pertemuan Prabowo dengan Luhut dan Chatib Basri Dikonfirmasi Bahas Rekomendasi Ekonomi, Bukan Isu Reshuffle
Kebakaran Hanguskan Dua Rumah Kontrakan di Malang, Diduga akibat Korsleting Listrik
26 Pejabat dari Tiga Cabang Kekuasaan Diduga Terlibat Korupsi Program Makan Bergizi Gratis