Mendagri Tito Karnavian Dianugerahi Gelar Kehormatan Petua Panglima Hukom di Aceh

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah menerima sebuah gelar kehormatan adat yang bergengsi, yaitu "Petua Panglima Hukom", dari Lembaga Wali Nanggroe Aceh. Acara penganugerahan berlangsung dengan khidmat di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, yang terletak di Kabupaten Aceh Besar, pada hari Rabu, 12 November 2025.

Prosesi Adat Penyerahan Gelar

Dalam rangkaian acara yang penuh makna, Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al Haythar, secara langsung menyematkan lencana dan selempang kehormatan kepada Mendagri Tito. Prosesi adat tidak berhenti di situ; Menteri Tito juga menjalani ritual peusijuk yang dipimpin langsung oleh Wali Nanggroe, sebuah tradisi budaya Aceh yang dalam.

Ucapan Terima Kasih dan Kebanggaan Mendagri Tito

Dalam sambutannya, Tito Karnavian menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaan yang mendalam. Ia mengungkapkan apresiasi ini tidak hanya mewakili dirinya pribadi dan keluarga, tetapi juga atas nama seluruh jajaran Kementerian Dalam Negeri. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini terasa sangat istimewa karena datang dari Lembaga Wali Nanggroe, sebuah institusi yang memiliki legitimasi sosial, sosiologis, dan yuridis yang sangat kuat di Aceh.

"Ini adalah lembaga yang secara hukum kuat dan secara sosial mendapatkan legitimasi. Menerima penghargaan dari lembaga ini tentu merupakan suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi saya," ucap Tito.

Kisah Di Balik Penganugerahan Gelar

Tito mengaku awalnya tidak menyangka akan mendapat kehormatan tersebut. Latar belakang pemberian gelar ini berawal dari sebuah audiensi sebelumnya antara Wali Nanggroe dan rombongannya dengannya di Kantor Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan itu membahas berbagai perkembangan terkini di Aceh, mulai dari pembangunan, situasi politik, hingga kondisi keamanan. Pada kesempatan itulah, Wali Nanggroe menyampaikan niat untuk menganugerahkan gelar adat ini.

Menanggapi niat baik itu, Tito mengungkapkan rasa kagetnya. Wali Nanggroe kemudian memberikan alasan pemberian gelar, yang menurutnya karena Tito telah memberikan kontribusi besar bagi Aceh, dimulai sejak masa jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan berlanjut ketika ia menjabat sebagai Mendagri.

Dedikasi untuk Stabilitas dan Perdamaian Aceh

Mendagri Tito juga menekankan betapa pentingnya wilayah Aceh dalam sejarah Indonesia. Ia menyoroti bahwa proses perdamaian yang telah dicapai di Aceh merupakan sebuah contoh yang diapresiasi oleh dunia internasional. Untuk itu, ia berharap agar semua capaian positif dan kondisi damai yang telah dibangun dengan susah payah dapat terus dipertahankan dan dilestarikan oleh semua pihak.

Makna Gelar Petua Panglima Hukom

Gelar kehormatan Petua Panglima Hukom Nanggroe yang dianugerahkan kepada Mendagri Tito merupakan bentuk pengakuan atas pengabdian dan dedikasinya yang tinggi. Selama menjabat sebagai Kapolri dan kemudian Mendagri, Tito dinilai konsisten menunjukkan perhatian, kebijakan, dan komitmen yang kuat dalam mendukung keamanan, penegakan hukum, serta tata pemerintahan yang baik di Aceh.

Penghargaan ini juga mengapresiasi pendekatannya yang mengedepankan keilmuan dan kebijaksanaan, serta kemampuannya dalam menjaga keseimbangan yang harmonis antara penerapan syariat Islam, adat istiadat setempat, dan hukum nasional. Peran aktifnya diakui sangat penting dalam menjaga stabilitas daerah serta memuliakan martabat Aceh sebagai sebuah daerah yang berkeistimewaan dan menjalankan syariat Islam.