7 Modus Korupsi Proyek Fisik & Dampaknya bagi Masyarakat (Contoh Kasus Riau)

Istilah "biaya koordinasi" digunakan untuk menyamarkan berbagai pungutan, termasuk uang administrasi, jatah pejabat, penguasa, media, LSM, hingga aparat penegak hukum. Hal ini mengubah pembangunan publik menjadi bancakan berjamaah.

4. Manipulasi Pelaporan

Dokumen pertanggungjawaban, foto kegiatan, dan berita acara disusun seolah proyek rampung 100 persen. Padahal, di lapangan, bangunan mungkin baru setengah jadi atau menggunakan bahan berkualitas rendah.

Dampak Korupsi Proyek Fisik bagi Masyarakat

Korupsi proyek fisik tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat:

• Infrastruktur cepat rusak, seperti jalan berlubang, jembatan ambruk, atau gedung sekolah retak.
• Pembangunan tidak sesuai kebutuhan riil masyarakat.
• Hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan proses pembangunan.

Refleksi: Masa Lalu vs Masa Kini

Bangunan peninggalan Belanda yang berusia ratusan tahun masih berdiri kokoh, sementara infrastruktur baru sering rusak dalam hitungan bulan. Perbedaannya terletak pada filosofi pembangunan: dulu untuk kualitas dan tanggung jawab, kini sering untuk keuntungan sesaat.

Harapan ke Depan

Membongkar korupsi proyek fisik bukan hanya tugas KPK atau auditor negara. Peran serta masyarakat, akademisi, dan mahasiswa sangat penting untuk menciptakan pengawasan yang efektif. Dengan kesadaran kolektif, masih ada harapan untuk memutus mata rantai korupsi di sektor pembangunan.

Ditulis oleh: Jejep Falahul Alam, Ketua Umum Ikatan Alumni Himmaka Cirebon