Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto: Antara Jasanya dan Polemik Sejarah yang Belum Usai

Pemerintah secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, pada 10 November 2025. Keputusan yang tertuang dalam Keppres No. 116/TK/Tahun 2025 ini langsung memicu perdebatan sengit di publik, khususnya di kalangan aktivis dan sejarawan yang menilai langkah ini mengabaikan catatan kelam masa lalu.

Dua Sisi Warisan Soeharto: Pembangunan dan Kontroversi

Di satu sisi, Soeharto sering disebut sebagai tokoh yang berjasa membangun pondasi ekonomi Indonesia, menstabilkan inflasi, dan mencapai swasembada pangan. Namun, di sisi lain, rezim Orde Baru pimpinannya juga dikenang sebagai periode penutupan ruang demokrasi, pemenjaraan lawan politik, dan pembungkaman kebebasan pers selama lebih dari tiga puluh tahun.

Rocky Gerung Kritik Peran Survei Publik dalam Legitimasi Gelar

Merespons polemik ini, pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peran lembaga survei dalam membentuk opublik. Ia menyatakan bahwa nalar publik sedang "dikepung oleh angka". Rocky Gerung menilai survei yang mengklaim 80% publik setuju dengan gelar tersebut telah menjadi "kompas moral baru" yang menggantikan analisis sejarah yang mendalam.

Menurut Rocky Gerung, demokrasi tidak seharusnya ditentukan oleh popularitas semata, melainkan oleh kejujuran dalam menghadapi sejarah. Ia memperingatkan bahwa metodologi survei rentan dimanipulasi oleh kepentingan tertentu dan tidak boleh dijadikan landasan moral untuk keputusan strategis negara.

Luka Sejarah Orde Baru yang Masih Terbuka

Kritik ini muncul dalam konteks memori kolektif bangsa yang masih menyimpan luka dari era Orde Baru. Berbagai peristiwa seperti penculikan aktivis 1997-1998, dugaan pelanggaran HAM, serta praktik KKN masih menjadi catatan sejarah yang belum tuntas. Bagi banyak korban dan keluarga, pemberian gelar ini terasa seperti penguburan paksa sejarah sebelum keadilan benar-benar ditegakkan.

Nostalgia Semu dan Penyusutan Akal Sehat Demokrasi

Fenomena lain yang turut disoroti adalah munculnya nostalgia semu terhadap Orde Baru di kalangan generasi muda, yang seringkali hanya melihatnya sebagai era stabilitas. Rocky Gerung menyebut kondisi ini sebagai gejala "penyusutan akal sehat demokrasi", di mana kebenaran statistik dianggap lebih penting daripada fakta sejarah yang kompleks.

Ia menambahkan, ketika gelar pahlawan disandarkan pada hasil survei, maka terjadi simplifikasi sejarah. Sejarah yang seharusnya menjadi ruang refleksi berubah menjadi komoditas pasar opini. Pada titik ini, gelar kepahlawanan kehilangan makna sejatinya dan berubah menjadi sekadar kompromi politik.

Pada intinya, perdebatan tentang Soeharto bukan hanya tentang setuju atau tidak setuju. Ini adalah ujian bagi bangsa Indonesia dalam menuliskan ingatan kolektifnya: apakah memilih untuk berani jujur pada masa lalu atau menutup mata dan tunduk pada angka-angka survei.