7 Alasan Tegas Menolak Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto: Tinjauan Marhaenisme

Jejak Kekerasan dan Represi

Rezim Soeharto meninggalkan catatan kelam kekerasan sistematis yang menjadi fondasi kekuasaannya. Mulai dari tragedi 1965-1966, Petrus, Malari, Tanjung Priok, Talangsari, hingga penembakan mahasiswa Trisakti dan Semanggi. Sistem represi diperkuat dengan pembungkaman pers melalui pencabutan SIUPP, pengebirian partai politik, dan indoktrinasi melalui program P4.

Pemanipulasian Pancasila dan Konstitusi

Soeharto memutarbalikkan Pancasila dari jiwa konstitusi menjadi alat legitimasi kekuasaan tunggal. Melalui indoktrinasi P4 dan asas tunggal, negara mengambil alih hak rakyat untuk menafsirkan nilai-nilai konstitusional. Pengkhianatan ini juga terlihat dalam pengaburan sejarah melalui buku pelajaran yang menghapus suara korban dan menyanjung penguasa.

Warisan yang Masih Berlanjut

Warisan Orde Baru masih bergaung hingga kini dalam bentuk politik dinasti, kooptasi simbol nasionalisme, dan kapitalisme kroni. Semangat sentralisasi kekuasaan, militerisasi politik, dan pembangunan yang menempatkan rakyat sebagai objek masih terus berlangsung dalam wajah yang lebih modern.

Kesimpulan: Penolakan sebagai Bentuk Perlawanan

Bagi kaum Marhaenis, menolak gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto bukan sekadar penolakan terhadap satu individu, melainkan perlawanan terhadap warisan pengkhianatan terhadap rakyat dan konstitusi. Pemberian gelar tersebut sama dengan membenarkan pembunuhan rakyat, pembungkaman nalar, dan manipulasi Pancasila. Penolakan ini adalah bentuk kesetiaan pada janji kemerdekaan dan perlawanan terhadap amnesia kolektif bangsa.

Pahlawan sejati Indonesia adalah mereka yang mempertahankan kedaulatan rakyat dan kemanusiaan - para petani yang melawan perampasan tanah, buruh yang menuntut upah adil, dan aktivis yang menyuarakan kebenaran. Soeharto bukan pahlawan mereka, melainkan simbol dari apa yang mereka lawan.