Menolak Gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto Adalah Kewajiban Ideologis Bagi Marhaenis

Oleh: Deodatus Sunda Se (Direktur Institut Marhaenisme 27)

Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto yang kembali mencuat harus dipahami bukan sebagai perdebatan biasa, melainkan sebagai pertarungan ideologis tentang makna kepahlawanan Indonesia. Bagi para penganut Marhaenisme, penolakan terhadap wacana ini adalah sebuah imperatif ideologis yang tidak dapat ditawar. Artikel ini akan menganalisis alasan penolakan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto dari perspektif Marhaenisme.

Marhaenisme sebagai Fondasi Perlawanan

Marhaenisme, yang digali Soekarno dari realitas kehidupan rakyat jelata, merupakan antitesis dari segala bentuk penindasan termasuk kapitalisme, imperialisme, dan feodalisme. Ideologi ini bertujuan membebaskan kaum Marhaen - petani kecil, buruh, pedagang kecil, dan nelayan - dari eksploitasi struktural. Cita-citanya adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya.

Pengkhianatan terhadap Sosio-Demokrasi

Rezim Orde Baru di bawah Soeharto melakukan pembunuhan terhadap sosio-demokrasi baik dalam politik maupun ekonomi. Sistem politik dibangun sebagai alat legitimasi kekuasaan dengan pemilu yang hanya menjadi formalitas. Di bidang ekonomi, Orde Baru membangun kapitalisme kroni yang mengakibatkan terkonsentrasinya kekayaan di tangan segelintir elite. Warisan sistem ini masih terlihat hingga kini dalam bentuk oligarki dan ketimpangan struktural.

Penyimpangan terhadap Sosio-Nasionalisme

Soeharto mengkhianati sosio-nasionalisme dengan mereduksi nasionalisme menjadi alat legitimasi kekuasaan. Nasionalisme yang seharusnya hidup dan membebaskan berubah menjadi nasionalisme administratif yang sentralistis dan militeristik. Pembangunan dijalankan sebagai proyek top-down yang membuat ekonomi nasional bergantung pada utang luar negeri dan investasi korporasi besar.

Jejak Kekerasan dan Represi

Rezim Soeharto meninggalkan catatan kelam kekerasan sistematis yang menjadi fondasi kekuasaannya. Mulai dari tragedi 1965-1966, Petrus, Malari, Tanjung Priok, Talangsari, hingga penembakan mahasiswa Trisakti dan Semanggi. Sistem represi diperkuat dengan pembungkaman pers melalui pencabutan SIUPP, pengebirian partai politik, dan indoktrinasi melalui program P4.

Pemanipulasian Pancasila dan Konstitusi

Soeharto memutarbalikkan Pancasila dari jiwa konstitusi menjadi alat legitimasi kekuasaan tunggal. Melalui indoktrinasi P4 dan asas tunggal, negara mengambil alih hak rakyat untuk menafsirkan nilai-nilai konstitusional. Pengkhianatan ini juga terlihat dalam pengaburan sejarah melalui buku pelajaran yang menghapus suara korban dan menyanjung penguasa.

Warisan yang Masih Berlanjut

Warisan Orde Baru masih bergaung hingga kini dalam bentuk politik dinasti, kooptasi simbol nasionalisme, dan kapitalisme kroni. Semangat sentralisasi kekuasaan, militerisasi politik, dan pembangunan yang menempatkan rakyat sebagai objek masih terus berlangsung dalam wajah yang lebih modern.

Kesimpulan: Penolakan sebagai Bentuk Perlawanan

Bagi kaum Marhaenis, menolak gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto bukan sekadar penolakan terhadap satu individu, melainkan perlawanan terhadap warisan pengkhianatan terhadap rakyat dan konstitusi. Pemberian gelar tersebut sama dengan membenarkan pembunuhan rakyat, pembungkaman nalar, dan manipulasi Pancasila. Penolakan ini adalah bentuk kesetiaan pada janji kemerdekaan dan perlawanan terhadap amnesia kolektif bangsa.

Pahlawan sejati Indonesia adalah mereka yang mempertahankan kedaulatan rakyat dan kemanusiaan - para petani yang melawan perampasan tanah, buruh yang menuntut upah adil, dan aktivis yang menyuarakan kebenaran. Soeharto bukan pahlawan mereka, melainkan simbol dari apa yang mereka lawan.