Mendagri Tito Karnavian Supervisi Langsung Pengalihan TKD di Aceh

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan supervisi langsung ke daerah, termasuk Aceh, untuk memastikan efektivitas kebijakan pengalihan Transfer Keuangan Daerah (TKD). Tujuan utama supervisi ini adalah memastikan kebijakan berjalan optimal tanpa menekan perekonomian masyarakat.

Komitmen Pemerintah Pusat Bantu Daerah

Mendagri Tito Karnavian menegaskan kesiapan pemerintah pusat membantu daerah yang mengalami kesulitan akibat pengalihan TKD. "Lakukan latihan penataan ulang anggaran terlebih dahulu, baru pusat akan bantu daerah yang kesulitan," tegas Tito mengulang pernyataan Menteri Keuangan.

Strategi Pengalihan TKD untuk Efisiensi Daerah

Kebijakan pengalihan TKD bukan merupakan pemangkasan anggaran, melainkan upaya mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran menurut penjelasan Mendagri.

Respons Positif Pemprov Aceh

Sekda Provinsi Aceh M. Nasir menyampaikan apresiasi atas perhatian serius Mendagri Tito Karnavian selama masa transisi pengalihan TKD. Awalnya Pemprov Aceh khawatir tidak dapat mendanai program prioritas daerah, namun berkat pendampingan langsung kekhawatiran tersebut dapat teratasi.

3 Strategi Utama Pengelolaan Anggaran Aceh

Melalui arahan Mendagri, Pemprov Aceh menerapkan tiga strategi utama:

• Memastikan anggaran pelayanan dasar masyarakat tetap terpenuhi
• Memangkas kegiatan yang belum mendesak
• Mengoptimalkan kegiatan yang sudah didanai untuk dampak ekonomi langsung

Dukungan untuk Daerah Berkebutuhan Khusus

M. Nasir meyakini pemerintah pusat memahami kondisi khusus Aceh dan tidak akan meninggalkan daerah dalam proses transisi ini. Hal serupa disampaikan Plt Kepala Bappeda Kota Sabang Harun Kurniawan yang mengakui peran aktif Mendagri dalam membantu mengatasi tantangan inflasi dan logistik di daerah kepulauan.

Harapan Ke Depan

Pemerintah daerah berharap komunikasi dengan pemerintah pusat terus berlanjut, tidak hanya terkait pengalihan TKD tetapi juga pendampingan eksekusi program strategis nasional yang dapat menjadi stimulus ekonomi kerakyatan di daerah.