Titip-Menitip Jabatan di Pemerintahan Prabowo: Ancaman Oligarki bagi Demokrasi Indonesia

- Selasa, 04 November 2025 | 09:20 WIB
Titip-Menitip Jabatan di Pemerintahan Prabowo: Ancaman Oligarki bagi Demokrasi Indonesia

Tradisi Titip-Menitip Kekuasaan di Pemerintahan Prabowo: Ancaman bagi Demokrasi

Budaya titip-menitip jabatan publik dalam pemerintahan Prabowo Subianto semakin mengkhawatirkan. Praktik ini menggeser sistem meritokrasi yang seharusnya menjadi fondasi negara demokrasi seperti Indonesia. Artikel ini menganalisis dampak negatif tradisi titipan kekuasaan terhadap tata kelola pemerintahan yang sehat.

Bahaya Campur Tangan Politik dalam Lembaga Penegak Hukum

Publik dikejutkan oleh pernyataan terbuka Prabowo Subianto yang menitipkan anggota Polri kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk diberi jabatan lebih tinggi. Intervensi semacam ini dalam proses promosi lembaga penegak hukum berpotensi menggerus independensi institusi dan memperkuat sistem patronase dalam birokrasi pemerintahan.

Fenomena Titip-Menitip Jabatan Lintas Elite Politik

Tradisi titip-menitip kekuasaan tidak hanya terjadi di lingkungan kepolisian. Beberapa contoh mencolok termasuk penunjukkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, Agus Harimurti Yudhoyono di kabinet, serta peran ganda Zulkifli Hasan sebagai menteri sekaligus ketua partai. Kehadiran figur seperti Bahlil Lahadalia dan pengusaha Haji Isam dalam lingkaran kekuasaan semakin menguatkan indikasi kuatnya oligarki dalam pembentukan kabinet pemerintahan.

Dampak terhadap Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Praktik titip-menitip jabatan mengubah demokrasi menjadi sistem oligarki dimana negosiasi kekuasaan lebih diutamakan daripada prestasi. Loyalitas pribadi menjadi lebih berharga daripada integritas dan kompetensi, mengakibatkan erosinya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang seharusnya berpihak pada yang pantas, bukan pada yang dekat dengan kekuasaan.

Masa Depan Demokrasi Indonesia

Jika tradisi titip-menitip kekuasaan terus berlanjut, Indonesia berisiko kehilangan esensi demokrasi yang sesungguhnya. Pemerintahan hasil barter kekuasaan akan mengalahkan pemerintahan berdasarkan meritokrasi, mengancam stabilitas demokrasi dan kualitas tata kelola pemerintahan di masa depan.

Komentar