Darurat Sampah di Sulawesi Utara: 13 Kabupaten/Kota Masuk Kategori Darurat

Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kini menetapkan status darurat sampah. Fakta terbaru menunjukkan bahwa 13 dari total 15 kabupaten dan kota di wilayah tersebut masuk dalam kategori darurat ini. Hanya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dan Kota Kotamobagu yang saat ini dinyatakan bebas dari status darurat sampah.

Kota Manado dan Lima Daerah Lainnya Dapat Teguran KLH

Ibu kota provinsi, Kota Manado, bahkan telah menerima surat laporan dan teguran resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Lima daerah lain yang juga mendapat teguran serupa adalah Kota Bitung, Kabupaten Sitaro, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kabupaten Talaud.

Penyebab Utama: Sistem Open Dumping di TPA

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulut, Feibe Rondonuwu, penyebab utama teguran ini adalah karena daerah-daerah tersebut masih menerapkan sistem open dumping dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mereka. Open dumping adalah metode pembuangan sampah di lahan terbuka tanpa penanganan khusus, di mana sampah hanya ditumpuk dan dibiarkan hingga lokasi penuh.

Indikator Lain Darurat Sampah

Feibe menjelaskan, selain praktik open dumping, indikator lain yang menyebabkan status darurat sampah meliputi pengelolaan TPA yang belum menggunakan system sanitary landfill, serta masih maraknya keberadaan Tempat Pembukaan Sampah (TPS) liar di berbagai lokasi.

Dasar Hukum Pengelolaan Sampah

Status darurat ini memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya Pasal 29 dan 44, serta Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Komitmen Gubernur dan Dukungan Anggaran

Feibe lebih lanjut mengungkapkan bahwa Gubernur Sulut telah berkomitmen penuh untuk mengambil langkah tegas guna menghentikan praktik open dumping demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk mendukung hal ini, DLH meminta DPRD Sulut memberikan dukungan, termasuk penambahan anggaran pengelolaan sampah, yang menjadi prioritas utama dari Kementerian Lingkungan Hidup.

“Permasalahan sampah ini jadi perhatian dari pemerintah yang tentunya butuh dukungan dari semua pihak,” pungkas Feibe, menekankan pentingnya kolaborasi untuk mengatasi krisis sampah di Sulawesi Utara.