Mahfud MD Pertanyakan Jaminan Indonesia ke China dalam Proyek Kereta Cepat Whoosh
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM RI (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyoroti peralihan mitra kerja sama dari Jepang ke China dalam pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Menurutnya, peralihan ini yang disertai kenaikan nilai proyek memicu kecurigaan publik.
"Dulu kok tiba-tiba pindah ke Cina? Dulu tidak dipersoalkan, harganya begitu tinggi kok mau saja? Jangan-jangan ini ada main? Kan gitu," ujar Mahfud MD dalam tayangan YouTube Forum Keadilan TV, Kamis (31/10/2025).
Klausul Rahasia dan Jaminan dalam Kontrak China
Mahfud mengungkapkan temuan studi Deutsche Welle, Jerman, pada 31 Maret 2021, yang menganalisis 142 perjanjian kontrak China dengan 24 negara berkembang. Studi tersebut mengungkap dua poin kunci dalam kontrak-kontrak China:
- Kerahasiaan Isi Kontrak: Isi perjanjian dirahasiakan dari publik.
- Pemberian Agunan: Negara peminjam wajib menyerahkan jaminan atau agunan, dengan dokumen yang hanya disimpan oleh China.
"Utang negara peminjam terhadap China itu adalah utang rakyat, sehingga rakyat tidak boleh minta pemberhentian bayar," tambah Mahfud, mengutip studi tersebut.
Pertanyaan Krusial: Apa Jaminan Indonesia?
Mahfud mempertanyakan aset apa yang dijaminkan pemerintah Indonesia kepada China untuk proyek Whoosh. Kekhawatiran ini mengemuka mengingat sulitnya akses terhadap dokumen perjanjian, padahal dokumen proyek Whoosh bukan termasuk rahasia negara.
Ia mengingatkan contoh Sri Lanka, yang pelabuhannya diambil alih China akibat gagal bayar. "Kita tidak tahu, apakah Indonesia memberi jaminan itu," ujarnya.
Mahfud juga menegaskan bahwa jika terjadi gagal bayar, China dapat menyatakan Indonesia wanprestasi dan mengambil tindakan sesuai dengan jaminan yang disepakati.
Pentingnya Investigasi Dokumen oleh KPK
Dalam penyelidikan dugaan korupsi Whoosh, Mahfud menekankan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah menemukan dan memeriksa dokumen perjanjian kontrak antara Indonesia dan China.
"Dokumen itu harus dicari lebih dulu oleh KPK, baru cari orang-orang yang terlibat," tegas Mahfud.
Sejarah Kontroversial Alih Mitra Whoosh: Jepang vs. China
Proyek kereta cepat awalnya digagas Jepang pada era Presiden SBY. Jepang, melalui JICA, telah melakukan studi kelayakan dan menawarkan investasi 6,2 miliar dolar AS dengan skema Government-to-Government (G2G), bunga pinjaman hanya 0,1% per tahun, dan tenor 40 tahun.
China kemudian muncul dengan tawaran yang berbeda:
- Nilai investasi awal 5,5 miliar dolar AS.
- Skema Business-to-Business (B2B) dengan kepemilikan 60% konsorsium BUMN Indonesia dan 40% konsorsium China.
- Bunga pinjaman 2% per tahun.
- Janji tidak membebani APBN dan transfer teknologi.
Pemerintah Indonesia akhirnya memilih proposal China, yang kemudian justru mengalami pembengkakan biaya (cost overrun). Biaya proyek membengkak dari 6,07 miliar dolar AS menjadi 7,2 miliar dolar AS.
Dampak Finansial Whoosh pada BUMN
Pembiayaan proyek Whoosh yang 75%-nya berasal dari pinjaman China Development Bank memberikan tekanan keuangan berat, terutama pada PT KAI sebagai lead konsorsium BUMN (PSBI).
PSBI mencatat kerugian Rp 1,625 triliun pada semester I-2025, dengan porsi kerugian terbesar ditanggung PT KAI sebesar Rp 951,48 miliar. Beban ini berasal dari biaya operasional dan pengembalian utang proyek kereta cepat Whoosh.
Artikel Terkait
Truk Tangki Modifikasi Muat 5 Ton Solar Terguling, Puluhan Kecelakaan Beruntun di Bangkalan
Polisi Bongkar Judi Online Skala Besar di Batam, Dua Tersangka Kelola Lebih dari 200 Ribu Akun
Penundaan 11 Jam Sriwijaya Air SJ-581, Penumpang Mengeluhkan Minimnya Kompensasi dan Komunikasi
PSM Makassar Kalahkan Bhayangkara 2-1, Modal Penting Jauhi Zona Degradasi Liga 1