Muslim Arbi: Prabowo Akan Kandas Berantas Korupsi Jika Tak Segera Ganti Ketua KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung

Direktur Gerakan Perubahan dan Advisory Board of MSI, Muslim Arbi, menyatakan Presiden Prabowo Subianto akan menghadapi hambatan besar dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum jika tidak segera melakukan pergantian pucuk pimpinan lembaga penegak hukum. Menurutnya, tiga posisi kunci yang perlu diganti adalah Ketua KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung.

Proyek Whoosh dan Lemahnya Penegakan Hukum

Muslim Arbi menilai penanganan kasus besar seperti proyek Kereta Cepat Whoosh menunjukkan lemahnya komitmen lembaga penegak hukum. Ia menyebut proyek Whoosh sebagai simbol kegagalan rezim sebelumnya dalam menjaga keuangan negara, dengan kerugian negara mencapai Rp73,5 triliun menurut ekonom senior Anthony Budiawan.

"Presiden Prabowo akan kandas dalam memberantas korupsi jika tiga pucuk pimpinan lembaga hukum ini tidak diganti. Mereka bukan bagian dari solusi, tapi justru menjadi penghambat," tegas Muslim dalam pernyataannya di Surabaya.

Kritik terhadap Kinerja KPK di Bawah Setyo Budiyanto

Muslim mengkritik keras kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Setyo Budiyanto. Ia menilai KPK tidak serius mengusut kasus besar seperti proyek Whoosh maupun dugaan gratifikasi yang melibatkan keluarga mantan Presiden Jokowi.

"Setyo Budiyanto diangkat oleh Jokowi dengan melanggar aturan seleksi pimpinan KPK. Bagaimana mungkin KPK mau serius mengusut kejahatan yang melibatkan Jokowi, kalau pimpinannya berhutang budi?" ujarnya.

Kejaksaan Agung dan Kasus Silvester Matutina

Muslim juga menyoroti lambannya Kejaksaan Agung dalam mengeksekusi putusan pengadilan terhadap Silvester Matutina, meski kasusnya sudah inkrah. "Jaksa Agung belum melaksanakan eksekusi, padahal publik dan massa sudah berkali-kali mendesak. Ini mencederai penegakan hukum di era Prabowo," jelasnya.

Kapolri dan Reformasi Polri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai perlu diganti karena gagal melakukan reformasi Polri. Muslim mempertanyakan mengapa Presiden Prabowo harus turun langsung dalam kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba. "Itu tanda ada ketidakpercayaan terhadap Kapolri," ungkapnya.

Seruan untuk Tindakan Tegas

Muslim menutup pernyataannya dengan menyerukan agar Presiden Prabowo segera mengambil langkah tegas. "Rakyat ingin Presiden yang berwibawa, bukan yang jadi olok-olok bawahannya. Jangan biarkan lembaga penegak hukum menjadi bumper kepentingan Jokowi dan kroninya. Saatnya reformasi hukum dimulai dari pucuk pimpinan," tegas Muslim Arbi.