Berita Terkini: Quraish Shihab Mundur dari DPS BTN dan BBM Bobibos yang Viral

Berita mengenai mundurnya Muhammad Quraish Shihab dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Tabungan Negara (BTN) menjadi sorotan utama. Selain itu, viralnya BBM baru Bobibos juga menjadi perbincangan hangat. Simak rangkuman berita terbaru ini.

Muhammad Quraish Shihab Mundur dari Dewan Pengawas Syariah BTN

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah mengonfirmasi bahwa Muhammad Quraish Shihab secara resmi mengundurkan diri dari posisi Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengunduran diri ini efektif berlaku bersamaan dengan dimulainya pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN.

Dalam laporan keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia, Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menyatakan bahwa permohonan pengunduran diri Quraish Shihab diterima perseroan pada 4 November 2025, dengan surat tertanggal 3 November 2025.

Pengunduran diri ini rencananya akan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdekat. Manajemen BTN menegaskan bahwa langkah ini tidak akan berdampak pada operasional, kondisi hukum, maupun kelangsungan usaha bank.

BBM Baru Bobibos Viral: Ini Penjelasan Kementerian ESDM

Bahan Bakar Nabati (BBN) baru bernama Bobibos yang diklaim memiliki oktan (RON) 98 sedang viral diperbincangkan. Namun, penting untuk mengetahui status resmi bahan bakar ini dari pihak berwenang.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, memberikan klarifikasi. Ia menyebutkan bahwa pihak Bobibos telah mengajukan uji laboratorium ke Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas. Namun, hasil uji tersebut bersifat rahasia dan belum dapat diumumkan kepada publik.

Lebih lanjut, Laode menegaskan bahwa Kementerian ESDM belum mengeluarkan sertifikasi untuk produk Bobibos. Artinya, bahan bakar ini belum dapat dikomersialisasikan secara bebas kepada masyarakat.

Proses pengujian dan sertifikasi bahan bakar baru seperti ini membutuhkan waktu minimal 8 bulan, dan bisa saja memerlukan evaluasi lebih lanjut setelahnya. Masyarakat disarankan untuk menunggu kepastian dan pengumuman resmi dari Kementerian ESDM sebelum mempercayai klaim yang beredar.