Visi Jonan yang Ditutup-tutupi: Mengapa Kereta Cepat Bukan Prioritas dan Rencana Besar yang Terlupakan

- Rabu, 29 Oktober 2025 | 11:00 WIB
Visi Jonan yang Ditutup-tutupi: Mengapa Kereta Cepat Bukan Prioritas dan Rencana Besar yang Terlupakan

Mengungkap Visi Ignatius Jonan: Prioritas Transportasi Nasional Selain Kereta Cepat

Sebuah cerita mengenai kereta cepat Indonesia diungkap oleh Damar Wicaksono berdasarkan pertemuannya langsung dengan Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan kala itu, pada Februari 2016.

Pertemuan Langsung dengan Sang Mantan Menteri

Damar Wicaksono, bersama belasan warganet lain, diundang untuk berbincang langsung di Rumah Dinas Menhub. Pertemuan ini diinisiasi oleh Anne Purba, yang kini menjabat sebagai pejabat di PT KAI. Turut hadir dalam kesempatan itu adalah Agus Pambagio, yang opini-opininya tentang kereta cepat sedang hangat diperbincangkan.

Visi Besar Jonan untuk Transportasi Nasional

Dalam pertemuan tersebut, Jonan membagikan visinya untuk meningkatkan standar keamanan dan keselamatan seluruh moda transportasi darat, udara, dan laut agar setara dengan pencapaian PT KAI yang telah dibenahinya pada periode 2009-2014.

Visi strategisnya meliputi:

  • Pembangunan jalur kereta api baru di Kalimantan, Sulawesi, dan Bali.
  • Penambahan rute kereta di Sumatera untuk mendekati level pembangunan di Pulau Jawa.
  • Akselerasi pengembangan kereta logistik di Pulau Jawa dan Sumatera.

Alasan Penolakan Jonan pada Proyek Kereta Cepat

Bagi Jonan, pemerataan pembangunan jalur kereta api di berbagai pulau besar Indonesia serta penguatan kereta logistik dinilai lebih prioritas dan mendesak. Beliau menolak proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan beberapa alasan kunci:

  • Jarak tempuh Jakarta-Bandung dinilai terlalu pendek untuk moda transportasi secepat itu.
  • Potensi proyek tersebut untuk membebani anggaran negara.
  • Penolakan terhadap permintaan konsesi pengelolaan yang dinilai terlalu panjang dari mitra.

Kebijakan Progresif Lainnya di Bawah Kepemimpinan Jonan

Selain fokus pada perkeretaapian, Jonan juga melakukan terobosan dengan mengambil alih pengelolaan Jembatan Timbang. Kebijakan ini, yang membuat birokratnya menjadi ASN pusat dengan remunerasi yang diperbaiki, berhasil menekan angka pungutan liar (pungli) di sektor tersebut, sebuah isu yang sebelumnya viral setelah sidak oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Sayangnya, dua bulan setelah pertemuan tersebut, tepatnya pada April 2016, Jonan dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini salah satunya dikaitkan dengan ketidakhadirannya dalam acara groundbreaking proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Editor: Agus Setiawan

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar