Pembahasan BPIH 2026: Rapat Tertutup untuk Cegah Spekulasi Haji

Pemerintah bersama panja Komisi VIII DPR akan menggelar pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2026. Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa malam.

Alasan Rapat Tertutup Pembahasan Biaya Haji

Sidang penentuan rincian biaya haji 2026 ini akan dilakukan secara tertutup. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan alasan di balik keputusan tersebut. Langkah ini diambil untuk mencegah permainan harga oleh oknum-oknum di Arab Saudi yang mengetahui rincian biaya haji Indonesia.

Mencegah Spekulasi dan Mafia Haji

Menurut Dahnil, kebocoran informasi mengenai besaran biaya haji sering kali dimanfaatkan pihak tertentu untuk menaikkan harga akomodasi dan layanan di Tanah Suci. Ia menegaskan bahwa rapat tertutup sengaja dilakukan untuk menghindari campur tangan dari pihak-pihak yang kerap disebut sebagai mafia haji.

Usulan dan Harapan Biaya Haji 2026

Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah telah mengusulkan biaya haji 2026 sebesar Rp 88 juta per jemaah. Dalam usulan tersebut, Rp 54 juta akan dibayar langsung oleh jemaah, sedangkan sisanya akan ditutup menggunakan dana optimalisasi. Sementara itu, Komisi VIII DPR RI masih berupaya agar biaya tersebut dapat diturunkan lebih lanjut.

Kapan Pengumuman Biaya Haji 2026?

Keputusan final mengenai besaran BPIH 2026 rencananya akan diumumkan kepada publik paling cepat pada tanggal 29 Oktober 2025. Masyarakat dapat menantikan pengumuman resmi dari pemerintah dan DPR mengenai besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 2026.