Pengamat Intelijen: Jaringan George Soros Diduga Ganggu Pemerintahan Prabowo lewat LSM

Seorang pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, mengungkapkan adanya indikasi kuat bahwa jaringan internasional George Soros aktif bergerak di Indonesia. Menurut analisisnya, jaringan ini memanfaatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga donor global untuk mengintervensi kedaulatan ekonomi dan politik nasional di bawah Pemerintahan Prabowo Subianto.

Strategi Global George Soros dalam Intervensi Negara

Amir Hamzah menjelaskan bahwa strategi global yang dijalankan George Soros selama beberapa dekade memiliki pola yang konsisten. Pola tersebut dimulai dengan melemahkan moneter nasional sebuah negara, memicu instabilitas politik, dan akhirnya membuka peluang untuk intervensi ekonomi melalui mekanisme utang dan investasi lintas negara.

"Gerakan George Soros melalui jaringan LSM seringkali terlihat seperti advokasi demokrasi atau HAM. Namun, pada kenyataannya, itu adalah operasi lunak yang bertujuan merusak stabilitas moneter nasional, sehingga negara sasaran kehilangan kemandirian dalam mengelola sumber daya alamnya," ungkap Amir Hamzah dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (28/10/2025).

Keterkaitan Jaringan Soros dengan China dan Kebijakan Prabowo

Amir juga menyoroti hubungan antara George Soros dan China dalam struktur modal global. Ia memperkirakan sekitar 50 persen investasi asing di China memiliki latar belakang pemodal Yahudi (Zionis) yang sebagian besar terkait dengan aset dan likuiditas Soros.

"Selama pemerintahan Jokowi, kondisi ini relatif aman karena tidak ada kebijakan konfrontatif terhadap China. Namun, ketika pemerintahan Prabowo mulai menata ulang investasi dan pinjaman luar negeri, terutama dari China, hal ini menimbulkan efek domino terhadap jaringan modal Soros di Asia," kata Amir.

Kebijakan Pemerintah yang Menjadi Titik Perhatian

Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sedang mengkaji ulang sejumlah perjanjian investasi besar, seperti proyek Kereta Cepat Jakarta-Padalarang (KCJB) dan pembiayaan Ibu Kota Nusantara (IKN), menjadi perhatian khusus. Amir menilai langkah ini berani, namun berpotensi menimbulkan gesekan strategis dengan kepentingan finansial global yang berafiliasi dengan Soros.

"Ketika Indonesia mulai menata ulang arah investasi asing dan tidak lagi menjadi pasar bebas bagi modal spekulatif, jaringan global akan merasa terganggu. Mereka dapat menggunakan berbagai cara untuk menekan, termasuk menggerakkan LSM, media, dan opini publik untuk mendeligitimasi pemerintah," tambahnya.

Tanda-Tanda Gerakan Sistematis dan Proxy Movement

Amir menguraikan bahwa tanda-tanda gerakan sistematis ini dapat dilihat dari meningkatnya tensi sosial dan politik dalam beberapa bulan terakhir, terutama di sektor ekonomi, energi, dan keamanan digital. Ia menyebut kemunculan isu-isu seperti demonstrasi bertema lingkungan atau protes investasi asing sebagai bagian dari proxy movement yang beroperasi melalui jaringan lembaga nonpemerintah.

"Pola gerakannya mirip dengan yang sebelumnya terjadi di Eropa Timur dan Amerika Latin. Dimulai dari advokasi hak sipil, kemudian berlanjut ke delegitimasi kebijakan pemerintah, lalu memicu instabilitas pasar dan pelemahan nilai tukar. Semua ini bertujuan untuk membuka ruang intervensi finansial," ujar Amir.

Target Utama: Kedaulatan Geopolitik Indonesia

Dalam konteks Indonesia, Amir menilai target utamanya bukan hanya ekonomi, tetapi juga kedaulatan geopolitik. Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alam dan posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik, menjadi kunci dalam persaingan antara blok modal Barat dan Timur.

"Kita berada di tengah pertarungan besar antara kekuatan dolar dan yuan. Soros memegang peran penting di jembatan antara dua kekuatan ini. Oleh karena itu, setiap langkah Indonesia yang berpotensi mengubah keseimbangan investasi, pasti akan mendapatkan reaksi dari intelijen global," jelasnya.

Rekomendasi untuk Pemerintah Menghadapi Perang Hibrida

Amir menegaskan bahwa negara harus bersiap menghadapi perang non-konvensional di era globalisasi saat ini. Perang modern tidak lagi mengandalkan senjata, melainkan manipulasi data, opini publik, dan tekanan ekonomi.

"Skenario yang sedang berjalan adalah operasi destabilisasi. Targetnya bukan menggulingkan pemerintahan secara langsung, melainkan melemahkan konsolidasi ekonomi agar kebijakan kemandirian finansial tidak berhasil. Ini adalah bentuk perang hibrida," katanya.

Oleh karena itu, Amir menyarankan pemerintah untuk memperkuat sistem pertahanan non-militer. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi penguatan intelijen ekonomi dan siber, memperketat audit terhadap lembaga donor dan LSM asing, serta memperkuat posisi hukum nasional terkait aliran dana lintas batas.

"Langkah Prabowo yang menegaskan kedaulatan ekonomi nasional harus diimbangi dengan kesiapsiagaan intelijen. Kita tidak boleh lengah karena perang ini tidak terlihat secara kasat mata," tutupnya.