Pengamat Intelijen: Jaringan George Soros Diduga Ganggu Pemerintahan Prabowo lewat LSM

Seorang pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, mengungkapkan adanya indikasi kuat bahwa jaringan internasional George Soros aktif bergerak di Indonesia. Menurut analisisnya, jaringan ini memanfaatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga donor global untuk mengintervensi kedaulatan ekonomi dan politik nasional di bawah Pemerintahan Prabowo Subianto.

Strategi Global George Soros dalam Intervensi Negara

Amir Hamzah menjelaskan bahwa strategi global yang dijalankan George Soros selama beberapa dekade memiliki pola yang konsisten. Pola tersebut dimulai dengan melemahkan moneter nasional sebuah negara, memicu instabilitas politik, dan akhirnya membuka peluang untuk intervensi ekonomi melalui mekanisme utang dan investasi lintas negara.

"Gerakan George Soros melalui jaringan LSM seringkali terlihat seperti advokasi demokrasi atau HAM. Namun, pada kenyataannya, itu adalah operasi lunak yang bertujuan merusak stabilitas moneter nasional, sehingga negara sasaran kehilangan kemandirian dalam mengelola sumber daya alamnya," ungkap Amir Hamzah dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (28/10/2025).

Keterkaitan Jaringan Soros dengan China dan Kebijakan Prabowo

Amir juga menyoroti hubungan antara George Soros dan China dalam struktur modal global. Ia memperkirakan sekitar 50 persen investasi asing di China memiliki latar belakang pemodal Yahudi (Zionis) yang sebagian besar terkait dengan aset dan likuiditas Soros.

"Selama pemerintahan Jokowi, kondisi ini relatif aman karena tidak ada kebijakan konfrontatif terhadap China. Namun, ketika pemerintahan Prabowo mulai menata ulang investasi dan pinjaman luar negeri, terutama dari China, hal ini menimbulkan efek domino terhadap jaringan modal Soros di Asia," kata Amir.

Kebijakan Pemerintah yang Menjadi Titik Perhatian

Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sedang mengkaji ulang sejumlah perjanjian investasi besar, seperti proyek Kereta Cepat Jakarta-Padalarang (KCJB) dan pembiayaan Ibu Kota Nusantara (IKN), menjadi perhatian khusus. Amir menilai langkah ini berani, namun berpotensi menimbulkan gesekan strategis dengan kepentingan finansial global yang berafiliasi dengan Soros.

"Ketika Indonesia mulai menata ulang arah investasi asing dan tidak lagi menjadi pasar bebas bagi modal spekulatif, jaringan global akan merasa terganggu. Mereka dapat menggunakan berbagai cara untuk menekan, termasuk menggerakkan LSM, media, dan opini publik untuk mendeligitimasi pemerintah," tambahnya.