Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Kendalikan Inflasi Daerah yang Tinggi

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) dengan tingkat inflasi di atas rata-rata nasional segera mengambil langkah pengendalian harga komoditas. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi nasional September 2025 terkendali di 2,65% year on year, namun kondisi di sejumlah daerah masih beragam.

Target Inflasi Nasional dan Arahan Mendagri

Pemerintah menargetkan inflasi sebesar 2,5% plus minus 1% yang dinilai stabil bagi konsumen dan produsen. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kampus IPDN Jatinangor, Mendagri menegaskan daerah dengan inflasi tinggi perlu mendapat perhatian khusus.

Komoditas Pangan yang Perlu Diawasi

Mendagri mengidentifikasi beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga di banyak daerah:

• Cabai merah naik di 235 kabupaten/kota
• Telur ayam ras naik di 229 daerah
• Daging ayam ras naik di 190 daerah

Langkah Strategis Pengendalian Inflasi

Mendagri mengimbau Pemda untuk melakukan beberapa langkah penting:

1. Evaluasi Data Inflasi Daerah

Pemda diminta melihat data inflasi daerah masing-masing dan melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait jika termasuk daerah dengan inflasi tinggi.

2. Pemeriksaan Supply dan Distribusi

Ada dua aspek utama yang perlu dicek:

• Kecukupan suplai komoditas
• Kelancaran distribusi

3. Solusi untuk Kekurangan Supply

Jika suplai kurang, Pemda dapat:

• Bekerja sama dengan daerah penghasil atau surplus
• Memakai Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk subsidi transportasi
• Menggalakkan gerakan tanam komoditas mudah produksi

Contoh Best Practice Daerah

Beberapa daerah telah menerapkan inovasi seperti:

• Pemkot Makassar menggunakan hidroponik untuk gerakan tanam
• Kota Surabaya memanfaatkan lahan belum optimal

Intervensi Pemerintah Pusat

Mendagri menyatakan pemerintah pusat akan turun tangan jika daerah tidak mampu mengendalikan inflasi secara optimal dengan melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, Bapanas, dan pihak terkait lainnya.

Rakor ini dihadiri berbagai pejabat terkait dan diikuti Sekretaris Daerah serta Kepala Bappeda dari seluruh Indonesia, menunjukkan komitmen serius dalam pengendalian inflasi daerah.