Klausul Rahasia dalam Kontrak Pinjaman China
Mahfud juga menyoroti hasil riset Deutsche Welle tahun 2021 tentang 142 kontrak pinjaman antara bank-bank China dan 24 negara berkembang. Mayoritas kontrak memuat klausul rahasia, hak intervensi kebijakan negara peminjam, hingga kewajiban menyetor agunan yang dapat disita bila terjadi gagal bayar. "Klausul seperti itu bisa menyebabkan kasus seperti di Sri Lanka, di mana pelabuhan mereka disita akibat gagal bayar," tegas Mahfud.
Pentingnya Transparansi dan Pertanggungjawaban Hukum
Menurut Mahfud, hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban hukum dalam proyek-proyek besar negara. "Kita tidak bisa hanya menyalahkan China. Mereka melindungi kepentingan nasionalnya. Justru yang salah adalah kita jika tidak becus berkontrak dan abai terhadap kepentingan nasional sendiri," ujarnya.
Desakan Penyelesaian Hukum Kasus Whoosh
Mahfud mendesak agar kasus proyek Kereta Cepat Whoosh segera diselesaikan secara hukum agar publik mengetahui kebenaran dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat. "Kasus ini harus diselesaikan secara hukum, bukan hanya jadi isu politik. Karena kalau kita kalah dalam kontrak yang mencekik, itu kesalahan kita sendiri," pungkasnya.
Artikel Terkait
PM Albanese Temui Pahlawan Bondi yang Berani Hadang Penembak
Pramuka DIY Bekali Generasi Z dan Alpha Hadapi Bencana
Dedi Mulyadi Bongkar Akar Masalah Kerusakan Lahan di Pangalengan
Dua Tahun Tanpa Gaji, Nasib 580 Pekerja Perkebunan di Sumsel Terkatung