Dugaan Korupsi Kereta Cepat Jakarta Bandung: KPK Harus Usut Tuntas

Oleh ANTHONY BUDIAWAN
Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Tulisan ini merupakan pengaduan masyarakat terbuka kepada KPK mengenai dugaan korupsi dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), sekaligus menanggapi imbauan KPK kepada masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi.

Masalah dan Dugaan Korupsi dalam Proyek KCJB

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 km sejak awal diwarnai berbagai masalah dan indikasi korupsi. Berikut adalah tiga poin utama dugaan korupsi dalam proyek KCJB:

1. Indikasi Markup Harga Proyek

Biaya proyek KCJB mencapai 6,02 miliar dolar AS atau setara 41,96 juta dolar AS per km. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan proyek serupa di China yang hanya 17-30 juta dolar AS per km. Sebagai perbandingan, kereta cepat Shanghai-Hangzhou sepanjang 154 km hanya menelan biaya 22,93 juta dolar AS per km.

Artinya, biaya KCJB lebih mahal sekitar 19 juta dolar AS per km atau kemahalan total sekitar 2,7 miliar dolar AS. Proses evaluasi proyek yang tidak profesional dan cenderung berpihak menguatkan dugaan markup ini.

2. Komponen Bunga Pinjaman yang Menguntungkan China

China menawarkan bunga pinjaman 2% per tahun, sementara Jepang hanya 0,1% per tahun. Dengan pembiayaan utang 4,5 miliar dolar AS (75% dari nilai proyek), bunga pinjaman proyek China mencapai 90 juta dolar AS per tahun, 20 kali lipat lebih tinggi dari Jepang yang hanya 4,5 juta dolar AS per tahun.

Dalam 10 tahun grace period, total bunga pinjaman China mencapai 900 juta dolar AS, sementara Jepang hanya 45 juta dolar AS. Jika komponen bunga dimasukkan dalam evaluasi finansial, penawaran China seharusnya lebih mahal dari Jepang.

3. Pembengkakan Biaya yang Tidak Wajar

Biaya proyek membengkak 1,2 miliar dolar AS menjadi total 7,22 miliar dolar AS. Pembengkakan 20% ini tidak normal mengingat proyek infrastruktur seharusnya bersifat turnkey (fixed price). Cost overrun seharusnya ditanggung kontraktor China, bukan dibebankan kepada proyek.

Lebih parah lagi, 75% pembiayaan utang dari cost overrun dikenakan bunga 3,4% per tahun, 34 kali lipat dari bunga Jepang. Total bunga pinjaman proyek kini mencapai 120,6 juta dolar AS per tahun.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, KPK harus segera menyelidiki dugaan markup dan korupsi dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Masyarakat menuntut keadilan dan transparansi dalam pengelolaan proyek strategis nasional ini.