Gubernur Jabar Tantang Menkeu Buka Data APBD di Deposito

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara terbuka menantang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membeberkan data daerah mana saja yang disebut menempatkan dana APBD dalam bentuk deposito bank.

Tantangan ini dilontarkan Dedi Mulyadi menanggapi pernyataan Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025). Dalam rapat itu, Menkeu menyebut ada 15 pemerintah daerah yang menyimpan dana besar di bank, termasuk DKI Jakarta Rp 14,68 triliun, Jawa Timur Rp 6,8 triliun, dan Jawa Barat Rp 4,17 triliun.

“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu untuk membuka data dan faktanya daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” ujar Dedi Mulyadi dalam keterangan tertulisnya.

Gubernur Jabar ini menegaskan bahwa tudingan seluruh daerah menahan belanja dan menyimpan dana di bank adalah tidak berdasar. Ia menjelaskan bahwa banyak daerah justru berupaya mempercepat realisasi anggaran agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat.

“Di antara banyaknya kabupaten, kota, dan provinsi, tentu ada yang mengelola keuangannya dengan baik, dan ada pula yang belum optimal. Tapi jangan digeneralisasi,” tegasnya.

Desakan Transparansi Data Keuangan Daerah

Meski mengakui kemungkinan adanya daerah tertentu yang menempatkan dananya dalam deposito, Dedi Mulyadi mendesak pemerintah pusat untuk membuka data tersebut secara terang-benderang agar publik mengetahui fakta sebenarnya.

“Masalah ini harus diungkap secara terbuka agar tidak menimbulkan opini seolah-olah semua daerah tidak mampu mengelola keuangannya,” ujarnya.

Dedi juga menilai tudingan ini bisa merugikan daerah yang sudah bekerja keras mengelola fiskal dengan baik.

“Kalau semua dianggap sama, daerah yang sudah bekerja baik akan terdampak. Daya dukung fiskalnya bisa menurun dan mengganggu kinerja pembangunan,” jelas Gubernur Jawa Barat tersebut.

Pentingnya Keadilan dan Proporsionalitas

Mantan Bupati Purwakarta ini pun meminta Menkeu Purbaya bersikap adil dan proporsional. Ia mendorong agar data keuangan daerah dibuka ke publik untuk mencegah spekulasi liar.

“Lebih baik umumkan saja daerah mana yang belum optimal membelanjakan APBD, atau yang menyimpannya dalam bentuk deposito. Dengan begitu, daerah yang disiplin tetap dihormati,” kata Dedi Mulyadi menutup pernyataannya.