- Penggunaan dokumen dan keterangan palsu
- Penjualan laut di Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2
- Obstruksi hukum terkait sejumlah nama pejabat
- Praktik nepotisme dalam lingkaran kekuasaan
Selain itu, terdapat isu penerimaan setoran dari beberapa koruptor yang turut mewarnai pemerintahan era Jokowi.
Politik Hukum dan Kekuasaan
Mayoritas penanganan kasus hukum di era Jokowi dinilai tidak transparan dan tidak setara. Banyak kasus yang tidak tuntas, sementara pelaku yang terlibat justru tetap dipercaya menduduki posisi di kabinet. Jokowi dianggap menyelesaikan persoalan hukum dengan pendekatan politik kekuasaan.
Masa Depan Hukum Jokowi di Tangan Prabowo
Analisis risiko hukum menunjukkan bahwa jika sepertiga dari dakwaan dapat dibuktikan, Jokowi berpotensi menghadapi tuntutan hukum yang serius. Namun, realitasnya tidak ada proses hukum yang berjalan hingga saat ini.
Dalam dinamika politik, hubungan antara Prabowo dan Jokowi bisa berubah kapan saja. Jika Prabowo memanfaatkan politik kekuasaannya, nasib hukum Jokowi sepenuhnya berada di tangan presiden baru tersebut. Masa depan Jokowi, baik dari sisi hukum maupun politik, kini tergantung pada keputusan Prabowo Subianto.
Artikel Terkait
Banjir Setinggi Pinggang Rendam Bali, 24 Warga Dievakuasi
Suara dari Hutan Gayo: Kisah Radio Rimba Raya yang Selamatkan Republik
Pemulihan Kalibata Terganjal Tunggu Kepastian Hukum
DPR Aceh Desak Prabowo Buka Bantuan Asing, Sebut Penanganan Banjir Bandang Terlalu Lambat