Analisis Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Pondasi, Program, dan Tantangan

Wakil Ketua Umum Bidang Politik, Hukum, & HAM Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat Yusuf Lakaseng memberikan penilaian mendalam terhadap satu tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Yusuf, periode ini baru digunakan untuk menyelesaikan dasar atau pondasi pemerintahan.

Kinerja Prabowo-Gibran: Masih Terlalu Dini untuk Dinilai

Yusuf Lakaseng menegaskan bahwa masih terlalu awal untuk memberikan penilaian atas kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyatakan bahwa diperlukan waktu lebih lama untuk membuktikan realisasi janji-janji kampanye, terutama dalam penciptaan 19 juta lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Pernyataan ini disampaikannya di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Apresiasi dan Kritik untuk Program Pro Rakyat

Di satu sisi, Yusuf mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjalankan program-program pro rakyat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih yang dijanjikan dapat menciptakan jutaan lapangan kerja. Namun, ia juga menyoroti implikasi negatif yang muncul, termasuk kasus keracunan yang menimpa ribuan murid sekolah dan pemotongan anggaran Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang dinilai terlalu besar.

Pemotongan TKD ini, menurutnya, telah menyebabkan ketidakadilan fiskal di seluruh daerah dan menghilangkan kemampuan daerah untuk membangun.

Komitmen Pemberantasan Korupsi dan Anomali Birokrasi

Dalam hal pemberantasan korupsi dan penciptaan pemerintahan yang bersih, Yusuf mengakui adanya niat dan tekad yang kuat, khususnya dari Presiden Prabowo. Namun, ia melihat adanya anomali karena pemerintahan ini masih menggunakan banyak pejabat peninggalan era Jokowi.

"Kami melihat ada anomali karena birokrasinya pun masih birokrasi lama yang berkarat dengan feodalisme dan koruptif," tegas Yusuf. Ia menganalogikan, "Bagi kami jika ingin membersihkan rumah, sebaiknya gunakanlah sapu yang bersih."