Dugaan Korupsi Kereta Cepat Jakarta Bandung: KPK Wajib Usut Tuntas

Oleh: Anthony Budiawan
Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

20 Oktober 2025

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sepanjang 142,3 km sejak awal diwarnai berbagai masalah dan dugaan korupsi. Tulisan ini berfungsi sebagai Pengaduan Masyarakat (Dumas) secara terbuka kepada KPK untuk mengusut tuntas indikasi korupsi pada proyek strategis nasional ini.

Indikasi Markup Biaya Proyek KCJB

Biaya Proyek KCJB menunjukkan ketidakwajaran yang signifikan. Awalnya, pihak China menawarkan nilai proyek 5,5 miliar dolar AS, yang kemudian naik menjadi 6,02 miliar dolar AS, setara dengan 41,96 juta dolar AS per km. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan proyek serupa di China. Sebagai perbandingan, kereta cepat Shanghai–Hangzhou sepanjang 154 km dengan kecepatan 350 km per jam hanya berbiaya 22,93 juta dolar AS per km.

Artinya, biaya KCJB lebih mahal sekitar 19 juta dolar AS per km atau kemahalan total sekitar 2,7 miliar dolar AS. Dugaan markup semakin kuat dengan proses evaluasi proyek yang tidak profesional dan cenderung berpihak pada kepentingan tertentu.

Perbandingan Skema Pembiayaan dan Bunga Pinjaman

Baik Jepang maupun China menawarkan skema pembiayaan utang 75% dari nilai proyek dengan tenor 50 tahun dan masa tenggang 10 tahun. Perbedaannya terletak pada suku bunga yang ditawarkan. Jepang menawarkan bunga 0,1% per tahun, sementara China menawarkan 2% per tahun.

Dengan pembiayaan utang 4,5 miliar dolar AS, bunga pinjaman proyek Jepang hanya 4,5 juta dolar AS per tahun. Sebaliknya, bunga pinjaman proyek China mencapai 90 juta dolar AS per tahun. Dalam 10 tahun masa tenggang, total bunga yang harus dibayar untuk proyek China mencapai 900 juta dolar AS, 20 kali lipat lebih tinggi dari Jepang.

Pembengkakan Biaya (Cost Overrun) yang Tidak Wajar

Biaya proyek KCJB membengkak 1,2 miliar dolar AS, sehingga total nilai proyek menjadi 7,22 miliar dolar AS atau 50,5 juta dolar AS per km. Pembengkakan biaya sekitar 20% ini dinilai tidak normal, terutama untuk proyek infrastruktur yang seharusnya bersifat turnkey (fixed price).

Yang lebih memprihatinkan, 75% pembiayaan utang dari cost overrun ini (sekitar 900 juta dolar AS) dikenakan bunga pinjaman 3,4% per tahun. Akibatnya, total bunga pinjaman proyek kereta cepat mencapai 120,6 juta dolar AS atau sekitar Rp1,97 triliun per tahun.

Kesimpulan dan Tuntutan kepada KPK

Berdasarkan analisis di atas, terdapat indikasi kuat markup, manipulasi evaluasi proyek, dan pembengkakan biaya tidak wajar pada Proyek KCJB. KPK harus segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan korupsi ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek strategis nasional harus menjadi prioritas untuk melindungi kepentingan rakyat.