Restrukturisasi Utang KCJB Whoosh: Menanti Keputusan Presiden Prabowo

Pemerintah China dikabarkan telah merespons positif usulan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh. Kabar ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, tak lama setelah isu ini ramai diperbincangkan di media nasional.

Proses Restrukturisasi KCJB Menunggu Keppres

Meski China telah menyetujui langkah restrukturisasi, proses ini disebut masih menunggu pembentukan tim khusus melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Hal ini memunculkan tanda tanya publik.

Mengapa Urusan Bisnis Perlu Keppres?

Banyak yang mempertanyakan alasan di balik kebutuhan Keppres untuk menyelesaikan masalah yang seharusnya bersifat business to business (B to B). Jika penyelesaiannya murni perhitungan bisnis antara korporasi, maka keterlibatan Presiden melalui Keppres dinilai tidak lazim.

Pernyataan Menkeu RI, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menolak penggunaan APBN untuk menyelesaikan utang KCJB semakin menguatkan pandangan bahwa masalah ini seharusnya diselesaikan di tingkat korporasi.

Risiko Preseden Buruk bagi Iklim Investasi

Penerbitan Keppres untuk masalah yang tidak mendesak dapat menciptakan preseden buruk bagi iklim investasi. Kerjasama yang awalnya didasarkan pada skema B to B berisiko bergeser menjadi tanggungan negara.

Yang dibutuhkan saat ini adalah renegosiasi dan restrukturisasi murni sebagai aksi korporasi antara PT KAI dan PT KCIC, dengan prinsip win-win solution untuk mengatasi kerugian yang dialami kedua belah pihak.

Keterlibatan Pemerintah dan APBN

Pembentukan tim melalui Keppres secara tidak langsung melibatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan berpotensi menggunakan APBN. Begitu pula dengan melibatkan BPI Danantara, yang sama saja menggunakan laba BUMN yang merupakan uang negara.

Pihak yang seharusnya bertanggung jawab penuh adalah mereka yang merancang proyek KCJB dari awal. Risiko bisnis seharusnya tidak serta-merta dialihkan kepada pemerintah dan APBN.

Jika pemerintah mudah turun tangan menanggung risiko bisnis, seharusnya pelaku UMKM juga mendapatkan perlakuan yang sama, bukan hanya entitas besar dengan kewenangan tertentu.