Anies Baswedan Soroti Bahaya Nepotisme dan Ajak Gerakan Meritokrasi di Indonesia

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan keprihatinan mendalam mengenai praktik nepotisme yang menurutnya menjadi akar masalah kemunduran Indonesia. Dalam diskusi bertajuk "Demokrasi dan Meritokrasi di Persimpangan Jalan" di FISIP UNAIR Surabaya, Anies menekankan bagaimana kompromi terhadap meritokrasi di tingkat pusat telah menular hingga ke daerah-daerah.

Kritik Tajam Terhadap Praktik Rekrutmen Berbasis Koneksi

Anies membagikan pengalamannya bertemu dengan rombongan guru dari sebuah provinsi yang mengeluhkan sistem rekrutmen guru. "Di tempat kami ini kalau rekrutmen guru yang diangkat, bukan berdasarkan kompetensi, tapi yang punya koneksi, yang punya hubungan keluarga," ujar Anies menirukan keluhan para guru tersebut.

Yang lebih memprihatinkan, menurut Anies, adalah pembelaan yang diberikan oleh pejabat daerah. "Ketika diprotes, kepala dinas atau kepala sekolahnya bilang, 'Lah wong yang di Jakarta aja koneksi, kenapa kita enggak boleh?'" tuturnya di hadapan lebih dari 2.000 mahasiswa.

Meritokrasi sebagai Kunci Kemajuan Indonesia

Anies menegaskan bahwa meritokrasi—sistem yang menempatkan seseorang berdasarkan prestasi dan kompetensi—adalah prinsip fundamental untuk kemajuan Indonesia. Namun, negara ini sedang menghadapi dua masalah serius: penurunan kualitas demokrasi dan pengkompromian meritokrasi.

"Di Indonesia banyak yang dapat posisi karena koneksi. Bapaknya ke anaknya, pamannya ke keponakannya, ke adiknya, nanti mantu, macam-macam," sindir Anies yang disambut gelak tawa peserta.

Bukti Keberhasilan Sistem Meritokrasi

Anies memberikan contoh nyata keberhasilan sistem meritokrasi dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN). "Di OSN, tidak ada yang berani titip. Kenapa? Karena yang tidak berprestasi tidak akan masuk. Karena itulah kita bisa menang di level internasional," jelasnya.