Prabowo Didesak Turun Tangan! Warisan Hukum IKN & Whoosh yang Bikin Waswas

Mahfud MD Soroti Warisan Masalah Hukum Proyek Whoosh dan IKN, Desak Prabowo Turun Tangan

Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), secara terbuka menyampaikan peringatan penting mengenai dua proyek strategis nasional era Presiden Joko Widodo, yaitu Kereta Cepat Whoosh dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui kanal YouTube resminya, Mahfud MD menyatakan bahwa kedua mega proyek ini berpotensi besar meninggalkan warisan masalah hukum dan pidana yang harus segera ditangani oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Peringatan Khusus untuk Proyek IKN

Mahfud MD menyoroti kemiripan pola antara proyek IKN dengan Kereta Cepat Whoosh, khususnya dalam hal pemenuhan janji pendanaan. Awalnya, pemerintah menyatakan bahwa pembangunan IKN tidak akan membebani APBN karena sepenuhnya akan didanai oleh investor swasta.

"IKN itu kan prosesnya sama dengan Whoosh. Keputusannya iya, lewat undang-undang, sudah. Tapi mulanya kan kita tahu bahwa IKN itu tidak ada APBN. Itu semua dari swasta, dari investor," tegas Mahfud.

Namun realitanya, hingga saat ini tidak ada investor yang benar-benar masuk, sehingga pemerintah terpaksa menggunakan anggaran negara. Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di DPR yang mengonfirmasi nihilnya investor untuk IKN.

Dugaan Mark-up Anggaran Kereta Cepat Whoosh

Mahfud MD juga mengungkapkan dugaan mark-up anggaran yang fantastis dalam proyek Kereta Cepat Whoosh. Ia mempertanyakan lonjakan biaya pembangunan per kilometer yang mencapai tiga kali lipat dibandingkan proyek serupa di China.

"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya hanya 17 sampai 18 juta US dolar. Jadi naik tiga kali lipat kan. Ini yang menaikkan siapa? Uangnya ke mana?" tanya Mahfud.

Beban proyek ini semakin berat dengan bunga utang yang harus ditanggung negara. "Bunga utangnya saja setahun itu Rp2 triliun. Sementara dari tiket hanya mendapat maksimal 1,5 triliun. Jadi setiap tahun utangnya bertambah, bunga berbunga terus, negara nomboki terus," paparnya.

Data Anggaran dan Harapan Penyelesaian

Data RAPBN 2026 menunjukkan pemerintah mengalokasikan total anggaran infrastruktur IKN mencapai Rp15,87 triliun. Secara keseluruhan, negara telah menyuntikkan dana dari APBN untuk pembangunan IKN hingga hampir Rp90 triliun.

Mahfud MD berharap Presiden Prabowo dapat mengurai benang kusut ini tanpa bermaksud menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Tujuannya adalah memperbaiki prosedur dan mencegah kerugian negara yang lebih besar di masa depan.

Sumber: suara.com