Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Bersatu secara terbuka menyatakan penolakan terhadap gerakan mahasiswa yang dinilai telah ditunggangi kepentingan politik praktis. Dalam sebuah konferensi pers di Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (16/6/2026), mereka menyoroti kedekatan eks Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, dengan seorang purnawirawan jenderal yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan politik tertentu.
Perwakilan BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, yang juga menjabat sebagai Ketua BEM Hukum UIC, mengungkapkan bahwa kendaraan Fortuner yang digunakan Tiyo terdaftar atas nama Siti Nuraeni. Ia merupakan adik dari Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang diketahui sebagai besan dari Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan keterlibatan politik semakin diperkuat dengan kehadiran politisi PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi.
“Mobil Fortuner yang digunakannya diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi,” kata Djimbula.
Selain itu, Tiyo juga dijadwalkan hadir dalam forum diskusi yang menghadirkan sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir. Menurut Djimbula, rangkaian fakta ini menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati dan menjadi dasar bagi BEM Bersatu untuk mencurigai adanya kepentingan politik di balik gerakan tersebut.
“Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati,” ujarnya.
BEM Bersatu menolak narasi-narasi tentang adanya krisis yang tidak didasarkan pada data utuh. Mereka menilai narasi semacam itu hanya mengalihkan fokus publik dari persoalan yang sesungguhnya. Gerakan mahasiswa, menurut mereka, harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat untuk memperebutkan kekuasaan.
“Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” tegas Djimbula.
Dalam kesempatan yang sama, aliansi ini juga menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak sterilisasi gerakan mahasiswa dari pendanaan, fasilitas, dan segala bentuk intervensi politik praktis. Kedua, mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis dengan catatan perbaikan tata kelola agar tepat sasaran dan akuntabel. Ketiga, mendukung pengusutan tuntas koruptor tanpa pandang bulu serta mengajak seluruh mahasiswa Indonesia mengawal proses hukum secara kritis dan objektif.
Konferensi pers tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan BEM dari berbagai universitas, antara lain Wildan Ricky (Ketua BEM Fakultas Hukum UNISIA), Muhammad Yani (BEM Fakultas Hukum UIJ), Ardi Zulkifly (Ketua BEM FISIP UNAS), Ardiansyah (Ketua BEM Institut Al-Aqidah), Ahmad Ghazy (BEM Psikologi UNJ), Alfi (Ketua BEM FEB UNPAM), Rahmat Djimbula (Ketua BEM Hukum UIC), Dicky (BEM F.IPS Unindra), Ahmad (BEM Fakultas Teknik Universitas BSI), serta Rezky Anandar (BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen Administrasi Institut STIAMI).
Hingga berita ini diturunkan, Tiyo Ardianto belum memberikan tanggapan atas pernyataan yang dilontarkan oleh BEM Bersatu. Tim redaksi telah berupaya menghubungi yang bersangkutan untuk memperoleh klarifikasi, namun belum mendapatkan respons.
Artikel Terkait
Qatar Mediasi Iran-AS, Kesepakatan Buka Jalur Selat Hormuz dan Inspeksi Nuklir Tinggal Finalisasi
Jemaah Haji Aceh yang Wafat di Tanah Suci Bertambah Jadi 10 Orang, Sebelas Lainnya Masih Dirawat
Mahasiswi di Samarinda Ditembak Mantan Pacar karena Tak Terima Putus
Sheffield FC, Klub Sepak Bola Tertua di Dunia, Tetap Aktif Setelah Lebih dari 150 Tahun Berdiri