Belum selesai dengan tantangan pembangunan infrastruktur, Ibu Kota Nusantara (IKN) kini menghadapi ancaman nyata: krisis air bersih. Riset terbaru mengungkap fakta mencengangkan bahwa hanya 0,5% air yang benar-benar tersedia di permukaan kawasan IKN. Sebagian besar air lainnya tersimpan dalam vegetasi atau justru berada di kawasan non-air. Peneliti Ahli Utama dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Laras Tursilowati, menegaskan bahwa temuan ini harus menjadi perhatian serius bagi para pemangku kebijakan, terutama mengingat target pemerintah memindahkan ibu kota politik pada 2028. “Hasil ini bisa dianggap sebagai peringatan bagi pemangku kebijakan. Air yang benar-benar terlihat di permukaan hanya 0,5 persen. Angka ini tentu jauh dari ideal untuk menopang kebutuhan sebuah kota,” tegas Laras. Angka yang memprihatinkan ini didapat dari kajian menggunakan data satelit dan metode Artificial Neural Network (ANN) dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, yakni 97,7%. Meski sudah terlihat adanya danau buatan di IKN, Laras menyoroti bahwa volumenya masih sangat kecil untuk menopang kebutuhan jangka panjang. Ia menyarankan perlunya strategi untuk memperbanyak cadangan air melalui pembangunan embung atau waduk kecil. Masalah ketersediaan air ini diperparah oleh karakteristik tanah di IKN yang didominasi oleh rawa dan gambut. Ditambah dengan tingginya laju pembangunan lahan non-hijau, risiko kelangkaan air semakin besar. Air gambut juga tidak dapat langsung digunakan tanpa melalui proses pengolahan yang rumit dan mahal. Laras menekankan bahwa solusi untuk masalah ini harus komprehensif dan melibatkan kolaborasi lintas disiplin ilmu. Kajian hidrologi, upaya konservasi lahan, dan pembangunan infrastruktur pengelolaan air harus berjalan beriringan. “Ini bukan sekadar isu teknis, tapi menyangkut biaya besar yang harus dihitung secara matang. Pembangunan ibu kota tidak boleh hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga ekologi,” katanya. Ia juga mengingatkan potensi konflik di masa depan, “Air bisa jadi rebutan jika tidak ada pengelolaan yang bijak. Kesadaran untuk menghemat dan tidak mencemari air harus dibangun sejak awal.” Kebijakan untuk melanjutkan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 telah ditegaskan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa target 2028 menandai kelengkapan pembangunan fasilitas untuk tiga unsur kekuasaan negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan. Sumber: Riset BRIN: Air Bersih di IKN Hanya 0,5 Persen, Ilmuwan Ingatkan Ancaman Krisis