Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2026 mencapai 439,8 miliar dolar AS, tumbuh 1,9 persen secara tahunan. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya tumbuh 1,0 persen pada Maret 2026. Meskipun mengalami kenaikan, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) masih berada di level yang terkendali, yakni sebesar 29,6 persen.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengungkapkan bahwa perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan sektor publik di tengah kontraksi yang masih terjadi pada sektor swasta. “Perkembangan ULN Indonesia didorong oleh pertumbuhan sektor publik di tengah kontraksi yang masih terjadi pada sektor swasta,” katanya dalam keterangan tertulis pada Senin, 15 Juni 2026.
Secara lebih rinci, posisi ULN pemerintah pada April 2026 tercatat sebesar 216,4 miliar dolar AS atau tumbuh 3,7 persen secara tahunan. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang mencapai 3,8 persen. Ramdan menjelaskan, perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan pinjaman luar negeri pemerintah yang lebih moderat. Di sisi lain, aliran modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) masih mencatatkan net inflow, yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
“Pemanfaatan utang luar negeri terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan utang,” jelas Ramdan.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah banyak dimanfaatkan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi 22 persen dari total ULN pemerintah. Disusul oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,5 persen; jasa pendidikan 16,2 persen; konstruksi 11,5 persen; serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen. BI mencatat hampir seluruh ULN pemerintah didominasi utang jangka panjang dengan porsi mencapai 99,99 persen.
Sementara itu, posisi ULN swasta pada April 2026 tercatat sebesar 193,2 miliar dolar AS atau mengalami kontraksi 0,7 persen secara tahunan. Meski masih terkontraksi, angka tersebut lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya yang minus 1,4 persen. Kontraksi terutama terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) yang tercatat turun lima persen secara tahunan, lebih baik dibandingkan Maret 2026 yang terkontraksi 6,3 persen.
Secara sektoral, ULN swasta terbesar berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menyumbang 79,6 persen dari total ULN swasta. Utang swasta juga masih didominasi oleh utang jangka panjang dengan porsi 75,8 persen.
Secara keseluruhan, struktur ULN Indonesia masih didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,5 persen dari total utang luar negeri. Untuk menjaga struktur ULN tetap sehat, BI bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan utang luar negeri. “Indonesia akan terus mengoptimalkan peran utang luar negeri untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tutup Ramdan.
Artikel Terkait
DJP Ajukan Anggaran Rp5,4 Triliun untuk 2027, Fokus pada Pengawasan dan Perluasan Basis Pajak
BMKG: Seluruh Wilayah Jabodetabek Berawan Sepanjang Hari Tanpa Potensi Hujan Signifikan
BGN Terima Pagu Rp270 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis 2027, Evaluasi Penerima Manfaat Digencarkan
Jadwal Salat Bandung Selasa 16 Juni 2026: Imsak Pukul 04.27 WIB, Subuh 04.37 WIB