Prabowo Tegaskan Tak Bayar Utang Kereta Cepat: Warisan Jokowi atau Beban Baru?

Kebijakan Prabowo Tidak Menalangi Utang Kereta Cepat Whoosh Dinilai Tepat

Keputusan pemerintah Prabowo Subianto untuk tidak mengambil alih atau menalangi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) peninggalan era Joko Widodo (Jokowi) mendapat apresiasi positif dari berbagai kalangan.

Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98), Hasanuddin, menilai langkah Menteri Keuangan Purbaya ini sebagai keputusan yang tepat. Pernyataan ini disampaikannya kepada RMOL pada Minggu, 12 Oktober 2025.

Menurut Hasanuddin, sikap pemerintah ini menunjukkan ketegasan negara dalam menempatkan proyek infrastruktur strategis sebagai urusan business-to-business (B to B). Dengan demikian, proyek ini tidak menjadi beban fiskal pemerintah atau menimbulkan risiko bagi negara.

"Proyek tersebut adalah tanggung jawab korporasi BUMN terkait, dan menjadi ujian bagi tata kelola profesional serta kemandirian finansial entitas usaha milik negara," tegas Hasanuddin.

Hasanuddin lebih lanjut menjelaskan bahwa reformasi kelembagaan dan penguatan peran BUMN hanya akan berhasil jika didasari semangat "BUMN menopang negara, bukan negara menopang BUMN".

Oleh karena itu, BUMN harus menjadi sumber kemandirian ekonomi nasional, bukan alat untuk kepentingan politik atau proyek penyelamatan korporasi dan bisnis pejabatnya.

Dengan tata kelola yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik, BUMN diharapkan dapat menjadi instrumen strategis menuju Indonesia yang berdaulat secara ekonomi dan mandiri secara finansial.

Hasanuddin juga menekankan pentingnya peran penegak hukum dalam masa transisi ini. KPK diharapkan dapat terlibat aktif, baik dalam pencegahan maupun penindakan terhadap upaya yang dapat merugikan BUMN.

Hal ini sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan agar BUMN diawasi dengan ketat.

Sumber: https://rmol.id/read/2025/10/12/682938/sudah-benar-prabowo-tidak-talangi-utang-kereta-cepat-warisan-jokowi-