MURIANETWORK.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang dilakukan secara berulang tidak ideal diterapkan.
Menurutnya, program semacam itu justru berpotensi mendorong perilaku tidak patuh di kalangan wajib pajak.
“Kalau dua tahun ada tax amnesty, itu akan memberi insentif kepada orang-orang untuk kibul-kibul. Mereka akan pikir, dua tahun lagi ada tax amnesty lagi. Jadi itu bukan sinyal yang bagus,” jelas Purbaya dikutip Sabtu (20/9/2025).
Meski menolak gagasan itu, Purbaya menambahkan bahwa pemerintah tetap akan mempelajari setiap usulan yang muncul terkait pengampunan pajak atau tax amnesty tersebut.
"Tapi, saya akan pelajari seperti apa proposalnya. Tapi, sebagai ekonom untuk saya sih, tidak terlalu appropriate. Tidak terlalu pas lah," ujarnya.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah perlu memprioritaskan pengelolaan pajak yang sehat sekaligus penegakan hukum yang konsisten.
“Jadi, yang pas adalah jalankan program-program pajak yang betul, collect yang betul, kalau nggak ada yang salah dihukum, tapi jangan memeras gitu,” imbuhnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penerimaan pajak seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. “Kalau udah punya duit, ya dibelanjain,” tegasnya.
Sumber: monitor
                            
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Wali Kota Palembang Ratu Dewa Berantas Gratifikasi dengan Perwali No. 16 Tahun 2025
Festival Julang Budaya Siak 2024: Agenda, Lokasi & Ragam Acara
Update Titik Panas Lampung: BPBD Pastikan Kondisi Terkendali & Langkah Antisipasi
Subsidi Kereta 60% Prabowo: Solusi Baru untuk Petani & Pedagang