'Negara Bangkrut Ulah Jokowi, Mengapa Rakyat Jadi Korban?'

Oleh: Sholihin MS

Pemerhati Sosial dan Politik

KEBANGKRUTAN Indonesia dimulai semenjak era Jokowi. Kepemimpinan Jokowi bukan saja sangat tidak kompeten dalam mengelola negara dan pemerintahan, tapi juga niat busuk Jokowi dan semua kabinetnya yang telah menjadikan uang negara, baik yang bersumber dari komisi pengelolaan sumber daya alam, hasil ekspor, pajak, dan hutang telah menjadi bancakan (rebutan ramai-ramai untuk dikorupsi) Presiden, para menteri dan pejabat di bawahnya.

Neraca APBN yang ada di era Jokowi adalah neraca palsu dan siluman, karena pada realitanya tidak ada keseimbangan antara dana yang masuk dengan dana yang keluar. 

Langkah yang dilakukan Jokowi untuk menutup kekurangan APBN yang dikorupsi dengan mengembat berbagai dana (tabungan) masyarakat, mulai dari dana haji, bpjs, asabri, taspen dll

Neraca palsu yang sebenarnya tidak pernah balance, apalagi surplus terus dimanipulasi seolah-oleh dalam keadaan aman. 

Sri Mulyani sebagai Menkeu terus berbohong kepada rakyat tentang neraca APBN ini. 

Dan salah satu solusi yang dilakukan Sri Mulyani (atas izin Jokowi) untuk menutup kekurangan APBN yaitu dengan cara hutang, hutang, dan hutang.

Ketika Jokowi lengser pada tahun 2024, memang belum terasa karena jatuh tempo pembayaran hutang pada tahun 2025-2027.

Pada awal Pemerintahan Prabowo di Oktober 2024 berbagai wacana kenaikan pajak sebenarnya sudah digulirkan, tapi karena mendapat protes keras dari masyarakat akhirnya rencana itu ditindak. 

Memasuki tahun 2025 di mana mulai jatuh tempo pembayaran hutang sedangkan dana tidak ada, maka Pemerintah sangat panik, sehingga Pemerintah cq Menteri Keuangan Sri Mulyani dan para pejabat daerah terpaksa harus mencari pendapatan dengan memeras rakyat melalui berbagai macam pajak dan kenaikan barang-barang termasuk BBM. Karena cara inilah yang dinilai instan bisa memberi pemasukan negara.

Sebenarnya, jika UU penyitaan aset para koruptor bisa dieksekusi, kemungkinan masalah kekurangan dana bisa teratasi. 

Tapi di sinilah goblok dan pengecutnya Sri Mulyani karena hanya beraninya memalak rakyat dengan dalih pajak, bahkan berfatwa menyesatkan kalau pajak sama dengan zakat dan wakaf.

Jadi persoalan bangsa ini memang dimulai dari Jokowi yang melahirkan pejabat korup dan bajingan sehingga negara terus digerogoti menuju keruntuhan.

Anehnya, Jokowi masih berambisi menguasai Indonesia dengan menempatkan kaki tangannya di Pemerintahan Prabowo. 

Semua menteri antek Jokowi hanya punya satu tujuan : mempertahankan kekuasaan Jokowi (sang penghancur negeri). 

Sayangnya Prabowo selain tidak punya legitimasi rakyat, juga presiden impoten dan inkompeten sehingga walaupun sebagai panglima tertinggi tapi terus jadi bahan mainan Jokowi.

Jika Prabowo tidak sadar diri dan tidak segera bangkit, hampir dipastikan akan digilas genk Solo yang menumpang secara gelap melalui tangan rakyat.

Jika Prabowo ingin terus eksis memimpin negeri ini, harus berani melakukan 5 hal berikut :

Pertama, jangan lagi jadi sandera Jokowi dan oligarki taipan, tapi berani berjuang bersama rakyat apa pun yang terjadi.

Kedua, Segera bekerjasama dengan DPR/MPR untuk memakzulkan Gibran.

Ketiga, Setelah Gibran dimakzulkan, segera pilih Anies untuk mendampinginya dan menyelesaikan berbagai problem bangsa yang sudah mulai akut.

Keempat, Segera singkirkan menteri-menteri korup, baik yang tiripan Jokowi maupun pilihannya sendiri.

Kelima, segera berlakukan UU penyitaan aset koruptor untuk menutup kekurangan APBN dan membayar hutang.

Tanpa langkah yang radikal dan berani, Prabowo hanya akan jadi Presiden Omon-omon yang bisa didepak Geng Solo atau rakyat kapan saja. ***