Jauh sebelum hiruk pikuk politik sekarang ini, Presiden ke-4 Republik
Indonesia KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur telah melontarkan kritik pedas
terkait koruptor dan demokrasi di Indonesia.
Di masa pemerintahannya, Gus Dur pernah secara blak-blakan menyatakan
demokrasi di Indonesia yang hanya ilusi, tetapi justru dibanggakan banyak
orang.
Dalam video lawasnya yang diunggah ulang oleh akun TikTok @zeinfakhril, Gus
Dur menyoroti betapa tak berdayanya rakyat ketika dihadapkan pada aparat
negara yang korup.
Gus Dur menyinggung soal betapa masifnya praktik korupsi aparat negara pada
masanya, yang masih terasa relevan sampai sekarang.
@zeinfakhril @Gusdur
♬ suara asli - Zein fakhril
"Rakyat berhadapan dengan kekuatan aparat negara yang tidak bersih. Apa yang
tidak dikorupsi sekarang?" ujar Gus Dur dalam rekaman tersebut.
Gus Dur melihat adanya sebuah paradoks yang menyakitkan dari banyaknya
praktik korupsi di Indonesia.
Di kala negara terus menumpuk utang, Gus Dur mengatakan praktik korupsi
bukannya diberantas dan dihilangkan tetapi justru semakin merajalela.
"Tambah lama tambah gede korupsinya. Utangnya tambah, korupsinya tambah.
Bukannya dihilangkan," kata Gus Dur.
Karena itu, Gus Dur lantas menyindir para elit politik yang begitu bangga
menyuarakan demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik.
Bagi Gus Dur, klaim semacam itu adalah sebuah kebohongan besar, sebuah
pernyataan yang tidak memiliki dasar di tengah realitas hukum yang tumpul ke
atas dan tajam ke bawah.
Bahkan, ia tak segan menggunakan istilah yang sangat keras untuk
menggambarkan orang-orang yang mengklaim demokrasi terlah berjalan baik di
Indonesia tersebut.
"Begitu kok ngaku bahwa demokrasi mulai berjalan di Indonesia. Ini omongan
goblok," ucapnya dengan tegas.
Bagi Gus Dur, esensi dari sebuah negara demokrasi terletak pada tegaknya
supremasi atau kedaulatan hukum.
Tanpa adanya penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu, demokrasi
hanyalah slogan kosong yang tak bermakna.
Selama para koruptor masih bisa melenggang bebas tanpa tersentuh jerat
hukum, maka selama itu pula Indonesia belum bisa disebut sebagai negara
demokrasi yang sesungguhnya.
"Karena, demokrasi itu intinya adalah kedaultan hukum. Selama di kita orang
korupsi, melanggar hukum dan sebagainya tidak diapa-apakan. Maka selama itu
pula tidak ada demokrasi," tuturnya.
Pernyataan ini menjadi sebuah tamparan keras sekaligus pengingat bahwa
perjuangan membangun demokrasi sejati tidak cukup hanya dengan pemilu dan
kebebasan berpendapat.
Fondasi utamanya adalah hukum yang berdaulat, yang mampu memberikan efek
jera kepada siapa pun yang merampas hak rakyat melalui korupsi.
Tanpa itu, semua pembicaraan tentang demokrasi menjadi sia-sia. "Percuma aja
ngomong demokrasi percuma," kata Gus Dur.
Sumber:
suara
Foto: Ilustrasi presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. [Dok. NU]
Artikel Terkait
Mentan Amran Sulaiman Disemprot Titiek Soeharto gegara Bandingkan Harga Beras du RI dengan Jepang
Mengungkap 3 Versi Lokasi Video Vulgar Jubir Morowali vs China, Ternyata Bukan di Morowali
Immanuel Ebenezer Cuman Butuh 8 Tahun dari Ojol ke Wamen, Netizen: yang Penting Skill Jilat
Lisa Mariana Ungkap Cara Ridwan Kamil Kirim Uang, Rekening Selalu Beda dan Tunai Kalau Lebih 2 Digit