Terungkap! Ini Alasan 650 Ribu Warga Bogor Ogah Bayar Pajak Kendaraan, Bukan Cuma Malas

Yadi menepis anggapan bahwa rendahnya kepatuhan ini murni karena kelalaian masyarakat. Ia menunjuk dua faktor utama yang menjadi biang keroknya: kondisi ekonomi yang melemah dan momentum tahun ajaran baru.

Menurutnya, masyarakat dihadapkan pada pilihan sulit antara kewajiban membayar pajak dengan kebutuhan primer yang tidak bisa ditunda, yaitu pendidikan anak.

“Dimana masyarakat lebih mengutamakan dulu kebutuhan anak sekolah bulan Juli ini, sehingga saat ini masih agak kurang bagus yang datang maupun aspek pendapatannya,” ungkap Yadi.

Fakta ini seolah menjadi cermin kondisi ekonomi riil masyarakat di lapangan, di mana kebutuhan dapur dan masa depan anak menjadi prioritas mutlak di atas segalanya.

Keputusan Gubernur untuk memperpanjang masa pemutihan didasari oleh dua alasan yang kontradiktif di satu sisi animo masyarakat untuk memanfaatkan program ini masih tinggi, namun di sisi lain tingkat ketidaktaatan juga masih sangat besar.

“Makanya pak Gubernur memperpanjang kembali karena, satu animo masyarakat masih tinggi, kedua ketidaktaatan masih cukup tinggi sehingga diperpanjang,” lanjut Yadi.

Sumber: suara

Foto: Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Bogor, Yadi Cahyadi [Egi/Suarabogor]