Bahkan, beberapa mantan perwira tinggi secara terbuka menyatakan bahwa pembahasan pemakzulan di parlemen hanya akan memperpanjang konflik horizontal, dan menempatkan institusi TNI dalam posisi rentan bila terbawa arus politisasi.
Amir Hamzah mengingatkan bahwa meskipun purnawirawan secara formal sudah tidak berada dalam struktur komando, namun mereka masih memiliki pengaruh moral dan sosial terhadap generasi militer aktif.
“Jangan remehkan pengaruh perpecahan ini. Prajurit-prajurit aktif melihat dan membaca pernyataan mantan jenderal mereka. Bila tidak dikelola dengan bijak, ini bisa memicu kegamangan loyalitas, kebingungan, bahkan ketegangan internal yang mempengaruhi disiplin dan netralitas prajurit,” tegas Amir.
Dia juga menyoroti pentingnya TNI aktif menjaga jarak dari dinamika politik pemakzulan. Menurutnya, jika TNI terseret dalam agenda elite purnawirawan yang terpecah, maka risiko terjadinya fragmentasi kekuatan di internal tentara bisa menjadi kenyataan yang berbahaya bagi demokrasi Indonesia.
Amir Hamzah merekomendasikan agar para purnawirawan TNI dapat menahan diri dan menjaga narasi publik mereka agar tidak membebani institusi TNI aktif. Selain itu, ia meminta tokoh-tokoh sipil dan parlemen untuk tidak memanfaatkan figur militer sebagai tameng politik dalam isu pemakzulan ini.
“Stabilitas negara bukan hanya soal politik elektoral, tapi juga integritas institusi strategis seperti TNI. Jangan mengulang sejarah kelam ketika TNI terpecah akibat tarik-menarik kekuasaan sipil,” pungkasnya.
Sumber: suaranasional
Foto: Amir Hamzah (IST)
Artikel Terkait
Bos Danantara Murka! Whoosh Bakal Dievaluasi Usai Purbaya Ngemplang Utang
KPK Diminta Periksa Jokowi dan Luhut Soal Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Ini Kata Pakar Hukum Trisakti!
SBY Tidur pun Ekonomi Tumbuh 6%, Tapi Jokowi Cuma 5%: Benarkah?
Mahfud MD Bongkar Skema Markup Kereta Cepat: Uang Miliaran Mengalir ke Siapa?