Tapi ada 40% pendukung beliau di 2024 yang lalu yang percaya bahwa ada proses pemalsuan ijazah Pak Jokowi.
40,2% basis pendukung Mas Anis ini jauh lebih besar ketimbang basis pendukung Mas Ganjar atau Pak Prabowo yang percaya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu," ungkapnya.
Ia juga mencatat adanya kekecewaan dari sebagian basis PDI Perjuangan terhadap sikap Jokowi di Pemilu 2024.
Terutama terkait putusan nomor 90 yang memungkinkan Gibran Rakabuming maju sebagai calon wakil presiden.
Prof. Burhanuddin menganalogikan kasus ini dengan kontroversi akta kelahiran Barack Obama yang dipertanyakan Donald Trump.
Di mana meskipun Obama telah menunjukkan akta kelahirannya, sebagian pendukung partai Republik tetap ragu akan keasliannya.
Prof. Burhanuddin Muhtadi menyerukan agar publik dan media beralih fokus pada isu-isu yang lebih substansial ketimbang perdebatan ijazah yang dinilainya tidak produktif.
"Sebaiknya kita lebih fokus pada isu-isu yang jauh lebih penting, jauh lebih substantif. Misalnya berkaitan dengan pelemahan ekonomi, berkaitan dengan isu fungsi TNI, isu pelemahan atau regresi demokrasi itu jauh lebih krusial ketimbang isu ijazah," tegasnya.
Menurutnya, survei opini publik yang dilakukan mengkonfirmasi bahwa isu ijazah pada dasarnya dianggap tidak terlalu krusial oleh warga.
Ia juga menekankan bahwa secara implikasi politik, isu ini sudah tidak relevan lagi mengingat Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden.
"Buat apa kita menghabiskan energi untuk hal-hal yang secara implikasi politiknya juga sudah tidak ada karena beliau sudah tidak lagi menjadi pejabat publik sebagai presiden," ujarnya.
Lebih lanjut, Prof. Burhanuddin menyoroti isu-isu yang seharusnya mendapat perhatian lebih besar dari publik.
Seperti ketidakpastian geopolitik global, economic uncertainty, tekanan terhadap rupiah yang mengalami penurunan sekitar 10% meskipun belakangan sedikit menguat, serta isu PHK yang semakin mengkhawatirkan.
"Isu global economic uncertainty, rupiah kita mengalami tekanan meskipun belakangan agak menguat tetapi overall agak turun 10% dibanding sebelumnya, kemudian isu PHK saya kira itu isu yang jauh lebih penting yang menurut saya membutuhkan perhatian publik lebih keras dalam rangka membantu pemerintah agar masalah-masalah kebangsaan yang lebih substantif ini bisa segera teratasi," pungkasnya.
Hasil survei ini memberikan gambaran bahwa meskipun isu ijazah Jokowi mendapat perhatian luas dari publik.
Mayoritas masyarakat Indonesia tetap menunjukkan sikap rasional dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dinilai tidak memiliki dasar logis yang kuat.
Sekaligus menjadi indikator bahwa masyarakat Indonesia memiliki kematangan politik dalam menyikapi berbagai isu kontroversial.***
Sumber: ayojakarta
Foto: Kolase Joko Widodo dan Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia/Net
Artikel Terkait
Keluarga Dina Oktaviani Ungkap Rencana Mengerikan Heryanto: Dia Patut Dihukum Mati!
Prabowo Gebuk Jokowi? Ini Kata Purbaya Soal Perang Politik di Istana
Siapa yang Harus Bayar Utang Kereta Cepat? Ini Fakta yang Bikin Geleng-Geleng!
Kabar Terbaru! Ini Jadwal Resmi Pembukaan CPNS 2026 dari Pemerintah