Sejarawan hingga Masyarakat Sipil Tolak Rencana Kemenbud Tulis Ulang Sejarah

Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI), yang terdiri dari sejarawan, aktivis hak asasi manusia (HAM), serta tokoh-tokoh dari berbagai disiplin ilmu, menolak rencana penulisan ‘sejarah resmi’ yang saat ini berjalan di Kementerian Kebudayaan (Kemenbud). 

Penolakan disampaikan langsung oleh Ketua AKSI, Marzuki Darusman, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 19 Mei 2025.

“Kami dari AKSI dengan ini menyatakan, menolak proyek penulisan sejarah resmi Indonesia Kemenbud,” tegas Marzuki. 

Marzuki berpandangan bahwa penulisan ulang sejarah resmi oleh pemerintah merupakan upaya tafsir tunggal atas sejarah Indonesia.

Menurutnya, tafsir tunggal itu nantinya akan dilakukan secara tersusun. Sehingga, penyusunan sejarah tunggal itu pada akhirnya memerlukan rekayasa untuk mencapai tafsir tunggal itu sendiri.

“Nah pada saat rekayasa itu dilakukan maka kami ingin menyampaikan beberapa titik-titik rawan dalam proses penyusunan sejarah yang berstatus sebagai tafsir tunggal,” kata mantan Sekretaris Kabinet era Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini. 

Selain itu, Marzuki juga menilai bahwa rencana penulisan sejarah Indonesia oleh Kemenbud secara nyata merupakan kehendak sadar untuk melaksanakan suatu proyek yang masif berupa rekayasa masa lalu bangsa Indonesia dengan tafsir tunggal.