Tak hanya berhenti pada deklarasi, KSP-PB juga akan menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPR dan kantor-kantor gubernur seluruh Indonesia.
Aksi ini ditujukan untuk mendesak pemerintah dan parlemen segera membuat regulasi baru yang benar-benar berpihak pada buruh, menggantikan aturan-aturan turunan Omnibus Law yang dinilai cacat hukum dan tidak adil.
Dalam aksi tersebut, KSP-PB juga akan membeberkan data dari BPS yang menyebutkan bahwa dalam empat bulan terakhir, terjadi hampir 70 ribu PHK dan meningkatnya angka pengangguran sebesar 80 ribu orang per Februari 2025.
Hal ini dianggap sebagai tanda bahwa situasi ketenagakerjaan Indonesia sedang dalam kondisi darurat.
KSP-PB diharapkan menjadi wadah perjuangan bersama untuk mengawal hak-hak buruh di seluruh sektor dan memastikan suara kelas pekerja terdengar kuat di ranah politik nasional.
Sumber: rmol
Foto: Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal/RMOL
Artikel Terkait
Ra Huda Murka! Permintaan Maaf Trans7 Ditolak Mentah-mentah oleh Kiai dan Santri
Kiai Terima Amplop & Santri Ngesot Tuai Kecaman, Benarkah Melecehkan Islam?
Setahun Pemerintahan Prabowo, Syahganda: Kalau Saya Sapu Bersih Langsung Orang-Orang Jokowi
Utang Rp118 T & Kerugian Triliunan, Bom Waktu Whoosh yang Harus Ditanggung Jokowi