Partai Buruh-Serikat Pekerja Bentuk Aliansi Gedor Regulasi Zalim

Di tengah derasnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), Partai Buruh bersama lebih dari 60 federasi serikat pekerja nasional dan 5 konfederasi buruh terbesar akan mendeklarasikan Koalisi Serikat Pekerja – Partai Buruh (KSP-PB). 

Deklarasi ini akan digelar pada Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2025, di Gedung Joang '45, Menteng, Jakarta.

Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal, menyampaikan bahwa KSP-PB dibentuk sebagai aliansi strategis kekuatan politik dan serikat pekerja untuk memperjuangkan keadilan dan perlindungan bagi buruh. 

Tujuannya antara lain menolak omnibus law, menghapus sistem outsourcing, menciptakan upah layak, mencegah PHK sepihak, serta menyusun undang-undang ketenagakerjaan baru yang berpihak kepada pekerja.

“Deklarasi ini merupakan langkah awal membangun aliansi strategis antara kekuatan serikat dan kekuatan politik kelas pekerja guna memperjuangkan regulasi ketenagakerjaan yang adil dan berpihak pada buruh,” ujar Said Iqbal lewat keterangan resminya, Minggu 18 Mei 2025.

Koalisi ini akan memperjuangkan sejumlah regulasi penting, seperti RUU Ketenagakerjaan baru tanpa omnibus law, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Migran, Revisi UU Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan, Penghapusan outsourcing dan sistem kerja mitra, Perlindungan bagi guru honorer, nelayan, dan pekerja digital serta Usulan menjadikan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional.

Pasalnya berbagai regulasi yang ada saat ini masih jauh dari nilai keadilan. Sebaliknya, regulasi yang terbangun sarat dengan kezaliman yang menindas kaum pekerja.