Setelah menghentikan anggaran untuk proyek pembangunan Ibukota Negara (IKN) Nusantara, Presiden Prabowo Subianto selanjutnya harus memintai pertanggungjawaban Presiden ke-7 Joko Widodo karena telah banyak membuang anggaran negara.
Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, penyetopan anggaran IKN merupakan langkah tepat yang dilakukan Presiden Prabowo.
"Di tengah keuangan negara yang cekak, menghentikan dana IKN langkah tepat," kata Muslim kepada RMOL, Minggu 9 Februari 2025.
Apalagi, kata Muslim, selama ini banyak kalangan yang mengkritisi sikap Jokowi yang sangat memaksakan membangun IKN secara ugal-ugalan.
Bahkan, ada juga gugatan soal IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun dimentahkan hakim konstitusi yang dipimpin adik iparnya Jokowi, Anwar Usman.
"Jokowi harus dimintai tanggung jawab atas proyek mubazir. Banyak anggaran negara yang akhirnya mangkrak sia-sia," pungkas Muslim.
Sumber: rmol
Foto: Kolase Presiden ke-7 Joko Widodo dan IKN/Net
Artikel Terkait
SKANDAL Kuota Haji: Jejak Dugaan Korupsi di Balik KMA 130/2024 Rp 2 Triliun!
UPDATE! Sosok Farah dan Suaminya di Kasus Arya Daru Mulai Terungkap, Ada Nama Lain Mencuat
5 Kontroversi Erika Putri, Viral Video 8 Menit hingga Konten Buka Baju
Praktisi Hukum Sebut Tak Ada UU Yang Dilanggar Gus Yaqut Soal Kuota Haji 2024, Kok Bisa?