PDIP Soroti Lonjakan Utang Rp846 Triliun dan Defisit APBN 2025

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang dinilai tidak efektif. Dalam rapat paripurna DPR, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, Didik Haryadi, mengungkapkan lonjakan utang pemerintah sebesar Rp846 triliun dalam setahun, sehingga total utang hingga akhir 2025 mencapai Rp9.658 triliun.

“Rasio utang terhadap PDB 2025 mencapai 40,5 persen, sementara tahun sebelumnya 39,8 persen. Pemerintah bertambah utang Rp846 triliun sehingga total utang sampai 2025 sebesar Rp9.658 triliun,” kata Didik dalam rapat paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan V, Selasa, 7 Juli 2026.

Didik juga menyoroti realisasi pendapatan negara yang hanya mencapai 92 persen dari target, sedangkan realisasi belanja mencapai 94 persen. Akibatnya, defisit anggaran membengkak hingga 108 persen dari yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2025. Defisit mencapai 2,81 persen PDB, lebih tinggi dari target 2,53 persen, sehingga defisit bertambah Rp54 triliun.

“Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak efektif dalam mengendalikan belanja sesuai dengan kemampuan pendapatan negara, sehingga defisit bertambah Rp54 triliun, suatu beban keuangan negara yang pada akhirnya harus ditanggung oleh rakyat,” tegasnya.

Selain masalah fiskal, PDIP juga menyoroti sejumlah target pembangunan yang gagal dicapai. Tingkat kemiskinan yang ditargetkan 7-8 persen justru terealisasi 8,25 persen. Sementara tingkat kemiskinan ekstrem, indeks pembangunan manusia, dan nilai tukar nelayan (NTN) juga tidak sesuai target APBN.

“Tingkat kemiskinan ekstrem target 0 persen, capaian tidak dilaporkan. Indeks modal pembangunan manusia target 0,56, capaian tidak dilaporkan. NTN target 105-108, capaian 103,” katanya.

Dari delapan prioritas nasional yang dibiayai APBN 2025, hanya sekitar 33 persen indikator yang dilaporkan berhasil mencapai sasaran. Pertumbuhan ekonomi juga lebih rendah dari target 5,2 persen, dengan realisasi 5,11 persen.

Meski demikian, Fraksi PDIP menyetujui RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme di DPR.