Bupati Sangihe: Penolakan Tambang Tak Semata karena Lingkungan, Ada Kepentingan Tambang Ilegal

Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, mengungkapkan bahwa penolakan terhadap PT Tambang Mas Sangihe (PT TMS) tidak semata-mata didorong oleh kekhawatiran lingkungan, melainkan juga oleh kepentingan ekonomi pihak-pihak yang diuntungkan dari aktivitas penambangan ilegal. Pernyataan ini membuka dimensi baru dalam sengketa panjang yang melibatkan operasi perusahaan tambang emas tersebut, kebijakan pemerintah pusat, dan jaringan penambangan ilegal yang melibatkan aktor lokal maupun asing.

“Ada berbagai macam motif yang tidak bisa dihindari. Tidak semua menolak karena lingkungan, ada yang menolak karena memang kalau diolah sendiri kan masyarakat lebih untung ada yang berpikiran begitu. Kalau ini ilegal ada pihak-pihak yang diuntungkan yang ilegal,” ujar Michael Thungari dalam keterangannya, Sabtu (26/6/2026).

Ia mengindikasikan bahwa kelompok tertentu diduga sengaja menolak proyek tersebut untuk mempertahankan ruang bagi operasi penambangan ilegal skala besar di dalam wilayah konsesi PT TMS. “Ada memang yang menolak betul-betul karena takut lingkungan dirusak. Ada oknum-oknum yang lebih memilih menolak agar supaya tambang ilegal yang besar-besar ini masih tetap berjalan. Jadi ada backing-backingannya lah,” tambahnya.

Menurut Bupati, aktivitas penambangan ilegal mulai muncul sekitar tahun 2021 dan meningkat setelah izin operasi PT TMS sempat dicabut sementara. Wilayah konsesi PT TMS yang mencakup hampir separuh Pulau Sangihe disebut menjadi salah satu faktor pendorong. Kondisi ini mendorong sebagian masyarakat lokal masuk ke aktivitas tambang ilegal sebagai alternatif mata pencaharian. “Tidak ada pilihan lain bagi masyarakat selain adanya aktivitas penambangan ilegal,” ujarnya.

Di lapangan, aktivitas tersebut dilaporkan melibatkan alat berat serta dugaan keterlibatan investor asing, termasuk aktor yang dikaitkan dengan China, yang menunjukkan skala operasi ilegal yang lebih industrial.

Ada Kekuatan Besar di Balik Penambangan Ilegal

Bupati menegaskan bahwa penambangan ilegal di Sangihe tidak hanya digerakkan oleh penambang kecil lokal, tetapi juga oleh aktor-aktor kuat yang bekerja di balik layar. “Karena yang bermain (tambang ilegal) mungkin ada orang-orang besar di belakang, tidak semua masyarakat menikmati itu,” ujarnya.

Ia juga menyoroti dampak yang lebih luas, termasuk hilangnya pendapatan daerah serta kerusakan lingkungan. “Kemudian tidak ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah, lingkungan mulai rusak entah sampai kapan,” tambahnya.

Kehadiran PT TMS sebagai pemegang kontrak membuat pemerintah daerah berada dalam posisi yang terbatas. Status konsesi yang disebut terikat selama puluhan tahun membatasi kemampuan untuk menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Meski pemerintah daerah telah mengusulkan WPR melalui gubernur Sulawesi Utara, usulan tersebut ditolak pemerintah pusat karena wilayah masih berada dalam kontrak PT TMS. Hal ini menciptakan zona abu-abu regulasi: negara hadir melalui perjanjian konsesi formal, sementara penambangan informal dan ilegal terus berlangsung sebagai strategi bertahan hidup sebagian masyarakat.

Menghentikannya Membutuhkan Penegakan Hukum yang Lebih Kuat

Bupati Michael menegaskan bahwa penyelesaian konflik tambang tidak dapat dilakukan secara parsial. “Jika kita ingin menghentikannya sepenuhnya, diperlukan penegakan yang lebih kuat dari Forum kopimda provinsi, kementerian, atau Kepolisian Negara. Jika dihentikan, semuanya harus berhenti,” katanya. Ia menilai kurangnya peluang terkait pertambangan merupakan kesalahan Pemerintah Pusat karena telah menciptakan ketidakpastian hukum.

Direktur Utama PT TMS, Terrance Filbert, menyetujui pernyataan Bupati. Ia mengaku sejak lama mengetahui bahwa para penambang ilegal dan pendukung mereka telah berupaya mengganggu operasi legal PT TMS. “Pada tahun 2021, para penambang ilegal dan pendukung mereka berhasil untuk sementara menghentikan kami masuk ke tahap produksi. Masyarakat telah dibohongi dan disesatkan oleh para penambang ilegal. Kini, lima tahun kemudian semua orang tahu bahwa mereka telah dibohongi dan kondisi hidup mereka justru memburuk. Kecuali beberapa individu berpengaruh, tidak ada yang lebih sejahtera dan mereka tidak menerima manfaat yang dijanjikan. Sebaliknya, tanah, laut, dan perikanan mereka telah rusak,” ujarnya.

Terrence Filbert juga menyoroti bahwa manfaat ekonomi dan sosial yang kini disesali oleh Bupati karena tidak diperoleh sebenarnya hanya tinggal beberapa minggu lagi untuk direalisasikan. “Pada tahun 2021, kami adalah pemberi kerja dan pembayar pajak terbesar di Pulau Sangihe. Kami harus melakukan PHK terhadap lebih dari 60 pekerja lokal karena adanya penolakan yang dihadapi dari para penambang ilegal dan pendukung mereka. Semua karyawan kami memiliki asuransi kesehatan dan menerima upah tiga kali lipat dibandingkan yang dibayarkan oleh para penambang ilegal. Semua ini di luar pajak daerah dan nasional yang juga kami bayarkan.”

Ia menjelaskan rencana PT TMS ke depan, termasuk program pengembangan masyarakat yang telah berjalan. “Kami berkewajiban secara hukum untuk mendukung masyarakat dan sejujurnya, kami memang ingin melakukannya. Lebih dari itu, kami telah menjalankan program pengembangan masyarakat dan baru saja meluncurkan program pengembangan sosial dan outreach yang mendukung aspek sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat. Bahkan sebelum memasuki tahap produksi, kami telah memberikan beasiswa akademik bagi masyarakat untuk kuliah, mendukung usaha mandiri, dan mulai menjadi bagian dari komunitas,” ujar dia.

Berbeda dengan penambang ilegal yang mengambil sebanyak mungkin dalam waktu singkat, TMS akan menjadi bagian dari komunitas dalam jangka panjang. Rencananya mencakup peningkatan jaringan listrik, layanan Starlink, perluasan layanan bandara dan penerbangan, serta dukungan terhadap usaha tradisional dan peluang pariwisata.

Tanggapan Kementerian ESDM

Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Totoh Abdul Fatah mengatakan pemerintah pada prinsipnya tidak membenarkan kegiatan pertambangan tanpa izin dalam bentuk apa pun. Terkait informasi dugaan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah PT TMS, Kementerian ESDM melalui Ditjen Minerba akan melakukan pendalaman dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait lainnya. “Penanganan pertambangan ilegal memerlukan koordinasi lintas-instansi karena menyangkut aspek pengawasan, penegakan hukum, lingkungan, dan perlindungan masyarakat, serta mendorong penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin,” ujarnya.

Terkait status operasional PT TMS, pemerintah perlu memastikan seluruh proses dilakukan secara hati-hati, sesuai hukum, dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk perizinan, putusan hukum, dan lingkungan. Sebagaimana diketahui, Persetujuan Peningkatan Tahap Operasi Produksi PT TMS pernah menjadi objek gugatan, termasuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pencabutan persetujuan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 13.K/MB.04/DJB.M/2023. Keputusan tersebut melarang PT TMS melaksanakan kegiatan operasi produksi seperti konstruksi, penambangan, pengolahan, serta pengangkutan dan penjualan.

Pemerintah juga memahami bahwa kondisi di lapangan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. “Pemerintah tidak ingin penyelesaian masalah ini hanya bersifat parsial, misalnya hanya melihat dari sisi kegiatan usaha atau hanya dari sisi penertiban, tetapi harus melihat keseluruhan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan,” ujar Totoh Abdul Fatah.

Pada prinsipnya, Kementerian ESDM melalui Ditjen Minerba berkomitmen untuk menjalankan tata kelola pertambangan yang taat hukum, tertib izin, memperhatikan perlindungan lingkungan, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Kasus PT Tambang Mas Sangihe menunjukkan bahwa konflik sumber daya di wilayah pinggiran tidak hanya berkaitan dengan investasi atau perlindungan lingkungan, tetapi juga menyangkut sistem ekonomi bayangan yang beroperasi dalam ketidakpastian hukum. Dengan indikasi bahwa sebagian penolakan terhadap PT TMS terkait dengan kepentingan mempertahankan aktivitas penambangan ilegal, isu ini berkembang menjadi tantangan yang lebih luas: tata kelola, penegakan hukum, dan ketimpangan ekonomi lokal. Selama belum ada kejelasan hukum antara kontrak pertambangan, izin pertambangan rakyat, serta penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal, Sangihe kemungkinan akan tetap terjebak dalam konflik kompleks antara negara, investor, dan jaringan pertambangan ilegal yang saling berebut kendali atas sumber daya alam.