Rencana Pemerintah Kota Makassar untuk merelokasi pedagang Pasar Kalimbu ke Terminal Malengkeri mendapat penolakan keras. Aliansi BATEKU MI, yang mewakili pedagang di kawasan Bayam, Veteran, Kubis, dan Mentimun, menolak kebijakan tersebut dan mendesak pemerintah mengkaji ulang tata kelola pasar sebelum mengambil keputusan.
Penolakan ini didasari oleh kekhawatiran bahwa relokasi mengabaikan nilai sejarah Pasar Kalimbu yang telah menjadi bagian dari denyut ekonomi Makassar selama lebih dari satu abad. Menurut aliansi tersebut, Pasar Kalimbu berdiri sejak 1921 dan merupakan pasar tradisional tertua kedua di kota ini setelah Pasar Butung. Selama puluhan tahun, pasar ini menjadi sumber penghidupan bagi ribuan pedagang dan keluarga mereka.
Aliansi juga membantah anggapan bahwa aktivitas pedagang menjadi penyebab utama kemacetan dan kesemrawutan di sekitar Jalan Veteran Utara. Mereka justru menilai kondisi itu dipicu oleh berkurangnya fasilitas pendukung di dalam area pasar.
“Ruang bongkar muat komoditas dari petani Gowa, Maros, Jeneponto, Takalar, hingga Bantaeng tidak lagi tersedia di dalam pasar,” demikian pernyataan resmi Aliansi BATEKU MI yang dirilis pada Rabu (24/6/2026).
Lebih lanjut, aktivitas bongkar muat di Jalan Veteran Utara berlangsung pada malam hingga menjelang subuh, sekitar pukul 00.00 hingga 06.00 Wita. Setelah itu, area jalan disebut kembali normal dan dapat digunakan seperti biasa. Keberadaan pedagang malam juga dinilai memberikan dampak positif terhadap keamanan lingkungan. Aktivitas yang berlangsung hampir sepanjang malam membuat kawasan tersebut tetap ramai, sehingga dapat meminimalkan potensi tindak kriminal sekaligus mengurangi kebutuhan pemilik ruko akan biaya keamanan tambahan atau pemasangan kamera pengawas.
Dalam pernyataan yang ditandatangani Koordinator Umum Amiruddin dan Koordinator Lapangan Sanjaya, Aliansi BATEKU MI menyampaikan empat tuntutan kepada Pemerintah Kota Makassar. Mereka mendesak Pemkot menetapkan Jalan Veteran Utara sebagai kawasan pasar kulakan pada malam hari dan membatalkan rencana relokasi pedagang ke Terminal Malengkeri yang dinilai berpotensi memutus mata rantai ekonomi pelaku UMKM.
Aliansi juga menyatakan siap membuka ruang dialog dengan Pemerintah Kota Makassar untuk mencari solusi yang adil tanpa harus menggusur warisan sejarah kota.
Artikel Terkait
JK: Ketahanan Iran Buktikan Penguasaan Teknologi Jadi Kunci Kekuatan Bangsa
Jelang Fase Gugur Piala Dunia 2026, FIFA Ingin Ubah Aturan Adu Penalti
Pemuda di Makassar Bobol ATM Rp15 Juta Setelah Tebak PIN dari Tanggal Lahir di KTP Korban
UBK Nonaktifkan Ketua BEM Fakultas Hukum Usai Terima Dana Rp20 Juta, Diduga Terkait Aksi Mahasiswa