Gubernur Kaltim Rudy Masud Minta Maaf soal Renovasi Rumah Dinas Rp25 Miliar, Janji Biayai Sendiri Item Non-Kedinasan

Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, akhirnya buka suara. Ini terjadi setelah gelombang demonstrasi besar-besaran mengguncang ibu kota provinsi, Selasa (21/4/2026) lalu. Sekitar 3.000 orang turun ke jalan. Mereka datang dari berbagai kalangan: mahasiswa, organisasi masyarakat, sampai kelompok adat.

Aksi itu bukan tanpa sebab. Publik gerah. Isu utamanya? Anggaran renovasi rumah jabatan gubernur yang disebut-sebut mencapai Rp25 miliar. Angka yang bikin banyak orang menggeleng-geleng kepala. Apalagi, di dalamnya ada item seperti kursi pijat dan akuarium air laut. Fasilitas yang menurut sebagian orang jauh dari kata mendesak.

Rudy pun angkat bicara lewat akun Instagram pribadinya. Ia menyampaikan permohonan maaf terbuka. Nada bicaranya? Cukup menyesali kegaduhan yang terjadi. Tapi, ada satu hal yang ia tekankan: rencana anggaran itu sudah ada sebelum dirinya menjabat.

"Perlu kami sampaikan secara jujur bahwa perencanaan paket renovasi rumah 25 miliar tersebut memang sudah ada sebelum kami menjabat," tulisnya, dikutip Senin (27/4/2026).

Namun begitu, ia tak lari dari tanggung jawab. Sebagai gubernur saat ini, ia sadar semua tetap ada di pundaknya. "Saya menyadari sebagai Gubernur saat ini, tanggung jawab tetap ada pada saya," lanjutnya.

Langkah selanjutnya? Rudy berjanji akan membiayai sendiri item-item yang dianggap tidak berkaitan langsung dengan fungsi kedinasan. "Yang pertama, saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut," tegasnya.

Ia juga memastikan seluruh anggaran renovasi akan diaudit ulang. Terbuka. Biar publik bisa ikut mengawasi.

Nepotisme? Kata Rudy, "Saya Hapus"

Di sisi lain, bukan cuma soal anggaran yang bikin panas. Isu keterlibatan keluarga dalam pemerintahan juga ikut memicu kritik. Publik menyoroti posisi-posisi strategis yang diisi kerabat dekat Rudy. Salah satunya, jabatan Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) yang dipegang Hijrah Mas'ud.

Menanggapi hal itu, Rudy bergerak cepat. Ia menyatakan akan menghapus peran keluarga dalam struktur pemerintahan. Termasuk mencopot Hijrah dari jabatannya.

"Kedua, sebagai bentuk menjaga kepercayaan publik, mulai esok saya juga akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk wakil ketua tim ahli Gubernur untuk percepatan pembangunan," ujarnya.

Keputusan ini jelas disambut beragam. Ada yang lega, ada pula yang masih skeptis. Tapi, setidaknya, ini jadi langkah awal.

Di lapangan, situasi demonstrasi sempat memanas. Massa mengepung kantor gubernur di Samarinda. Mereka membawa tuntutan tegas: hentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu spanduk bahkan berbunyi, "Jabatan Publik bukan Warisan Keluarga." Ketegangan sempat terjadi antara demonstran dan aparat keamanan. Namun, akhirnya bisa diredam.

Selain itu, gaya hidup pejabat juga ikut disorot. Pengadaan mobil dinas mewah Range Rover senilai Rp8,5 miliar jadi bulan-bulanan. Mobil itu, kata Rudy, akhirnya dikembalikan.

Melalui langkah-langkah yang ia umumkan, Rudy berharap kepercayaan publik bisa kembali pulih. Ia juga meminta dukungan masyarakat. Katanya, program pemerintah ke depan harus lebih fokus pada kebutuhan dasar warga Kalimantan Timur. Bukan lagi pada hal-hal yang terkesan berlebihan.