Pemerintah Resmikan Program Bedah 15.000 Rumah Tak Layak Huni di Kawasan Perbatasan

JAKARTA – Pemerintah akhirnya meresmikan program bedah rumah untuk 15.000 unit hunian yang masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sasaran utamanya? Kawasan 3T Tertinggal, Terdepan, dan Terluar. Semua ini digarap lewat skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, bilang program ini adalah wujud nyata negara hadir. Bukan sekadar janji. Menurut dia, keadilan pembangunan selama ini jarang sekali menyentuh warga di perbatasan. “Salah satu tugas dari BNPP dan tugas dari pemerintah adalah untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan,” ujar Tito, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Pernyataan itu disampaikan Jumat (24/4/2026). “Kemudian juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat,” lanjutnya. Awalnya, alokasi BSPS di kawasan perbatasan cuma 10.000 unit. Itu dari total 400.000 unit program nasional Kementerian PKP tahun 2026. Tapi begitu Tito turun langsung ke lapangan tepatnya ke Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, yang baru kena banjir bandang angka itu langsung direvisi naik jadi 15.000 unit. “Belum ada program dari zaman dulu untuk melakukan bedah rumah di perbatasan. Dan kita pilihkan 40 kabupaten kota yang strategis di perbatasan, dan kemudian itu mencakup 17 provinsi,” jelasnya. Tito juga nggak lupa berterima kasih ke Presiden dan semua kementerian serta lembaga yang terlibat. Ia menekankan, peran BPS di sini krusial banget. Soalnya, data dari BPS Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional bakal dipakai buat verifikasi dan validasi penerima bantuan. By name, by address. Biar nggak salah sasaran. Di sisi lain, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan kalau renovasi rumah rakyat sekarang jadi prioritas nasional. Sesuai arahan Presiden. Ia juga ngomongin soal lonjakan jumlah penerima BSPS tahun ini. Dulu? Cuma 45.000 rumah untuk seluruh Indonesia. Sekarang? 400.000 rumah. “Tahun lalu itu 45.000 rumah seluruh Indonesia. Tahun ini 400.000 rumah. Naiknya luar biasa, dari 45.000 jadi 400.000. Tahun lalu ada 222 kabupaten kota yang tidak mendapatkan program ini, apalagi di daerah perbatasan. Tahun ini, tidak boleh ada yang tidak dapat,” kata Maruarar. Pelaksanaan BSPS, menurutnya, bakal seratus persen berdasarkan data BPS. Lokasi-lokasinya ditentukan langsung oleh Kepala BNPP. Nanti, di lapangan, ada pendamping teknis dan pendamping pemberdayaan yang bakal ngawasin kualitas renovasi. Biar sesuai kebutuhan tiap rumah. “Kami siap bekerja cepat. Dalam satu hingga dua bulan ke depan, program ini sudah mulai berjalan,” tandasnya. Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyiapkan klasifikasi desa dan kota. Termasuk kriteria kawasan pesisir berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 268 Tahun 2025. Semua itu jadi acuan penting dalam perencanaan program perumahan. “Kami juga sudah menyediakan data backlog ketidaklayakhunian untuk 40 kabupaten kota di kawasan perbatasan,” ujarnya. “Dan kami sudah melihat bahwa memang mayoritas dari kawasan perbatasan ini sangat tinggi. Ada sekitar 85 rumah yang tidak layak huni di salah satu kabupaten kawasan perbatasan,” tutup Amalia.