Peneliti Soroti Penurunan Skor Demokrasi Indonesia di Awal Pemerintahan Prabowo

Laporan terbaru dari lembaga riset global, Variety of Democracy (V-DEM), memunculkan peringatan keras tentang kondisi demokrasi kita. Saiful Mujani, pendiri SMRC, tak ragu menyorotinya. Menurutnya, skor yang dirilis tahun 2026 ini yang mengukur performa tahun 2025 sudah mencerminkan satu tahun awal kepemimpinan Presiden Prabowo. Dan hasilnya suram.

“Dia mengamati setidaknya satu tahun, atau mungkin satu setengah tahun, pemerintahan Pak Prabowo,” ujar Saiful. Kesimpulannya kasar tapi jelas: demokrasi kita makin memburuk.

Bahkan, ia menambahkan, Indonesia sudah tidak lagi layak disebut demokrasi. “Sudah masuk kategori otokrasi elektoral,” katanya dalam podcast ‘Terus Terang Mahfud MD’ yang tayang Selasa lalu.

Memang ada pemilu, tapi itu cuma formalitas belaka. Mirip dengan yang terjadi di era Orde Baru dulu. Kontestasi politiknya ada, tapi nilai-nilai demokratisnya hilang.

Skala V-Dem sendiri cukup sederhana: mendekati angka 1 artinya makin demokratis, mendekati 0 berarti sebaliknya. Nah, tren turun ini rupanya sudah dimulai sejak periode sebelumnya. Di akhir pemerintahan Jokowi, tepatnya tahun 2024, skor Indonesia ada di 0,33. Cuma dapat nilai 33 jika dikonversi ke skala 100.

“Di bawah Pak Prabowo, angka itu turun lagi jadi 0,30 pada 2025,” jelas Saiful. “Kita memang tidak pernah tinggi, tapi dulu masih di atas 5. Ini skor terendah dalam sejarah. Kita sudah dikategorikan otokrasi, bukan demokrasi lagi. Itu kondisi kita sekarang.”

Di sisi lain, demokrasi sejatinya berdiri di atas pilar-pilar utama. Kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi, misalnya. Semua itu dijamin konstitusi, tapi dalam praktiknya justru sedang dalam kondisi yang memprihatinkan.

Lantas, bagaimana dengan seruannya agar Prabowo turun? Saiful bersikukuh itu adalah respons atas kekacauan Pemilu 2024. Bagi dia, menunggu hingga Pemilu 2029 bukanlah opsi, karena pemilu terakhir saja sudah cacat secara demokratis.

“Prabowo dipilih lewat pemilu, ya turunnya juga harus lewat pemilu yang demokratis. Pertanyaannya, pemilunya demokratis tidak?” tanyanya. “Saya dan banyak orang mungkin bisa menerima jika pemilunya benar-benar bersih. Sama seperti dulu Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo dengan segala kekuatannya.”

Menunggu hingga 2029 baru masuk akal kalau syarat-syarat dasar sebuah demokrasi dipulihkan dulu. Kebebasan pers, pemilu yang bersih, ruang berkumpul yang aman semua itu harus dihadirkan kembali.

Namun begitu, Saiful pesimis. Melihat tanda-tanda yang muncul belakangan, ia khawatir Pemilu 2029 nanti hanya akan jadi fotokopi dari 2024. Bahkan bisa lebih buruh.

“Gejala-gejala yang sekarang terjadi mengarah ke sana. Langkah-langkah kebijakannya punya aroma yang sama,” ujarnya. “Karena itu, harus dicari cara lain. Tidak bisa hanya menunggu.”