Mahfud MD Kritik Inflasi Pengamat Pro dan Kontra Pemerintah

Mahfud MD punya tanggapan soal pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Teddy sebelumnya menyebut Indonesia sedang mengalami "inflasi pengamat" istilah untuk mereka yang mengaku pakar tapi berkomentar tanpa data akurat.

Menurut Mahfud, fenomena itu memang ada. Tapi ia mengingatkan, yang disebut "inflasi" bukan cuma pengamat yang kritis terhadap pemerintah.

"Mungkin saja ya," ujarnya. "Sekarang banyak sekali pengamat-pengamat muncul, peneliti-peneliti muncul. Tapi yang dikatakan inflasi pengamat itu kadang-kadang bukan hanya yang kritis kepada pemerintah. Pengamat-pengamat yang mendukung habis-habisan tanpa data juga banyak. Asal ngomong gitu," kata Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD, Selasa lalu.

Ia merasa hal itu mirip dengan istilah "inflasi pejabat" atau "inflasi jabatan" yang juga ramai dibicarakan belakangan. Solusinya sederhana: kalau memang banyak pengamat tak berdasar, cari saja yang punya data kredibel.

"Pemerintah harus memperhatikan hal-hal seperti itu. Kalau memang pengamatnya banyak yang tidak punya data, cari yang punya data yang kredibel, kan banyak," saran Mahfud.

"Kita cari ini pengamat siapa yang selama ini dianggap kredibel, diambil aja pendapatnya seperti apa. Lalu itu saja dijadikan dasar kalau mau memperbaiki."

Di sisi lain, Mahfud melihat gelombang pengamat yang tiba-tiba muncul membela pemerintah juga tak kalah masif. Mereka mendukung habis-habisan, tapi sering kali juga tanpa landasan data yang kuat.

Fenomena ini bukan hal baru baginya. Mahfud pernah menyebutnya sebagai "intelektual tukang" orang yang membuat penelitian atau pengamatan karena dibayar atau didorong kepentingan politik tertentu.

Tapi ia tak terlalu khawatir. Menurutnya, publik punya nalar sehat sendiri untuk membedakan mana yang kredibel dan mana yang tidak.

"Banyak orang tiba-tiba mendukung ini, mendukung itu, itu intelektual tukang, sudah kita pernah bicara di sini," katanya.

"Sekarang, banyak intelektual tukang membuat penelitian, pengamatan, karena dibayar atau karena kedengkian politik, itu banyak. Tapi, ada public common sense. Itu bisa dilihat dari pengamat mana yang punya kredibilitas dan sebagainya, itu kan banyak juga. Kalau ingin baik kan tidak usah menghitung jumlah pengamatnya, lihat substansinya apa."

Berdasarkan pengalamannya sebagai Menkopolhukam dulu, Mahfud justru aktif mengundang pengamat yang vokal untuk berdiskusi. Nama seperti Rocky Gerung disebutnya sebagai contoh.

Baginya, suara masyarakat sipil justru penting agar pejabat tahu apa yang perlu dibenahi. Bahkan, ia punya agenda rutin mengundang LSM ke kantornya untuk membahas isu terkini.

"Karena kalau Anda diam saja, saya tidak bisa kerja dengan bagus. Hanya menikmati saja, dan berdebat dengan data. Saya bisa membantah, Anda bisa membantah. Kalau Anda keras, saya bisa keras, kan tidak apa-apa, hidup kan," ujar Mahfud.

"LSM itu punya tempat untuk berteriak tanpa hilang di udara, tapi masuk ke tempat yang di pemerintah. Biasanya, kalau sudah diberitahu gitu, mengerti juga. Itu kalau mau memerintah dengan benar dan enak, di negara demokrasi harus begitu."