Ketua APPMBGI Tegaskan Swasembada Beras 2025 Nyata, Didukung Data Surplus Produksi

Swara yang meragukan swasembada beras Indonesia belakangan ini memang ramai di media sosial. Tapi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Abdul Rivai Ras, punya jawaban tegas. Menurutnya, capaian tahun lalu itu nyata, bukan sekadar narasi politik atau kejutan dadakan yang dipaksakan.

"Ini bukan opini, ini angka resmi," tegas Rivai.

Ia lantas merujuk pada data Badan Pusat Statistik. Produksi beras nasional tahun 2025, katanya, menyentuh angka sekitar 34,7 juta ton. Sementara kebutuhan konsumsi masyarakat hanya berkisar 31,1 juta ton. Dari situ, muncul surplus lebih dari 3 juta ton. Badan Pangan Nasional juga mencatat penguatan stok dan cadangan beras pemerintah sepanjang tahun itu. Bagi Rivai, logikanya sederhana: dalam ekonomi pangan, swasembada tercapai ketika produksi melampaui konsumsi. Titik.

Di sisi lain, ia mengakui bahwa memang ada impor beras di awal tahun. Namun, Rivai dengan jelas membedakannya. Impor yang dilakukan bersifat taktis dan sementara, semata untuk menjaga stabilitas harga. Itu sama sekali berbeda dengan ketergantungan struktural. Neraca pangan, jelasnya, dihitung secara tahunan. Jadi, impor terbatas tidak serta-merta menghapus status swasembada yang sudah dicapai.

Lantas, benarkah ini sebuah kejutan? Rivai menampik. Capaian ini, menurutnya, adalah hasil akselerasi yang terencana dan sistematis. Bukan kebetulan. Ia menyebut sejumlah langkah kunci dari Kementerian Pertanian: peningkatan luas panen, perbaikan produktivitas lewat teknologi dan bibit unggul, penguatan harga gabah di tingkat petani, serta optimalisasi penyerapan oleh Perum BULOG. "Dengan demikian, swasembada ini adalah hasil konsistensi kebijakan," ujarnya. Bukan anomali jangka pendek.

Beberapa kalangan kerap membandingkan Indonesia dengan Jepang yang teknologinya canggih. Rivai menilai perbandingan itu kurang relevan. Tantangan kita jauh berbeda. Skala konsumsinya lebih besar, lahannya beragam, dan struktur petaninya didominasi oleh petani kecil tradisional. "Keberhasilan swasembada tidak diukur dari siapa yang paling canggih teknologinya," tegasnya lagi. Tapi dari kemampuan suatu bangsa memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya sendiri.

Pesan terakhirnya jelas. Ia mengajak publik untuk melihat data secara objektif, bukan sekadar klaim. "Swasembada beras 2025 adalah momentum bersejarah," ucap Rivai.

Tantangan ke depan sudah bergeser. Bukan lagi soal membuktikan kemampuan, melainkan bagaimana menjaga momentum ini. Memperkuatnya, dan memastikan manfaatnya benar-benar merata, dirasakan dari petani di sawah hingga konsumen di dapur. Ketahanan pangan, bagaimanapun, adalah fondasi utama kemandirian bangsa.