DPR Gelar Fit and Proper Test untuk Calon Anggota Pengganti BP LPS

Dalam mekanisme yang diterapkan, setiap calon diberikan alokasi waktu selama 30 menit untuk memaparkan visi, misi, serta strategi pengawasan yang akan dijalankan. Setelah presentasi, berlangsung sesi tanya jawab mendalam dengan para anggota dewan. Pertanyaan yang diajukan tidak hanya menyentuh pemahaman mendasar tentang fungsi BP LPS, tetapi juga menguji wawasan kandidat mengenai pola interdependensi pengawasan lembaga keuangan serta respons mereka terhadap dinamika ekonomi global yang terus berubah.

Fungsi Strategis BP LPS dalam Pengawasan Sektor Keuangan

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, dalam kesempatan itu kembali menggarisbawahi posisi khusus BP LPS. Ia menekankan bahwa badan ini bukanlah pengawas biasa, melainkan alat kelengkapan DPR yang berfungsi membantu parlemen melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan LPS.

“Jadi, fungsinya adalah bagaimana mereka ini bisa membuat satu kajian-kajian yang nantinya bisa meningkatkan kinerja LPS, sehingga LPS itu bisa semakin meningkat kinerjanya. Jadi, tentu saja pengetahuan terkait dengan ekonomi dan keuangan itu tentu lebih diutamakan,” jelas legislator Fraksi PKS tersebut.

Secara kelembagaan, BP LPS memang memiliki peran krusial untuk mendorong peningkatan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, serta kredibilitas Lembaga Penjamin Simpanan. Pembentukannya sendiri merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang menegaskan komitmen untuk memperkuat arsitektur pengawasan di sektor strategis tersebut.