Kapal Induk dan Ancaman Lama: AS Kembali Mainkan Skrip Usang di Teluk Persia

Paham "kekuatan adalah kebenaran" ini juga menggerogoti hukum internasional. Lembaga multilateral jadi tak berwibawa. Interaksi antarnegara jadi terasa primitif, dan dunia makin mirip hutan belantara di mana yang kuat memangsa yang lemah.

Persoalan nuklir Iran memang kompleks. Ini menyangkut kepentingan inti banyak pihak. Tapi sejarah sudah membuktikan berkali-kali: solusi yang langgeng tak akan lahir dari bayang-bayang kapal perang. Ia lahir dari dialog yang setara, saling menghargai, dan diplomasi kreatif yang mempertimbangkan kepentingan semua.

Perjanjian nuklir 2015 dulu sempat jadi contoh bagus. Tapi apa yang terjadi? AS menarik diri sepihak dan kembali menjatuhkan sanksi. Itulah daya rusak pola pikir hegemonik merusak kerja sama yang sudah susah payah dibangun.

Dunia sekarang makin multipolar. Model diplomasi usang ala AS ini bukan cuma kurang efektif, tapi juga berbahaya. Negara-negara, besar kecil, kuat lemah, mulai bersuara minta tatanan internasional yang lebih adil. Kekuatan besar yang mengandalkan ancaman militer pada akhirnya hanya akan mengisolasi dirinya sendiri. Modal politik dan otoritas moralnya terkikis habis.

Kepemimpinan sejati itu bukan soal siapa bisa memberi tekanan terbesar. Tapi siapa yang bisa membangun jembatan. Bukan soal siapa punya armada paling banyak, tapi siapa yang bisa menawarkan solusi inklusif. Masalah Iran butuh kebijaksanaan diplomasi, bukan ancaman. Butuh usaha kolektif masyarakat internasional, bukan aksi sepihak satu negara.

Kita sekarang menghadapi segudang tantangan berat: iklim, pandemi, ekonomi yang goyah. Di saat seperti ini, kita justru perlu menolak pola pikir hegemonik dan beralih pada semangat gotong royong. Kalau tidak, hal "buruk" yang diperingatkan Trump itu mungkin benar-benar terjadi. Dan ironisnya, dalang di balik semua ini justru mereka yang berpikir bahwa kekuatan militer adalah jawaban untuk segalanya.